Pencarian :

Berita • Detail Berita

Pemkot Cimahi Sosialisasikan Bansos dan Dana Hibah

2017-04-17 15:22:24

CIMAHI- Untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi atas laporan dan pertanggungjawaban dana hibah dan bansos bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi  dan para penerima hibah dan bansos (Bantuan Sosial) di wilayah Pemda Kota, maka Bagian Hukum Setda  melakukan sosialisasi peraturan walikota tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd kota cimahi di Aula Gedung A, Komp. Perkantoran Pemkot Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah.

Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi Sudiarto menekan kepada para pejabat eselon baik II, III, dan IV agar selalu melakukan mendorong kepada para bawahannya agar selalu meng update dan menyesuaikan pekerjaan di lapangan dengan menggunakan dasar atau landasan hukum atau peraturan yang terbaru;

“Disadari bahwa birokrasi pemerintah dibentuk untuk mengemban tiga fungsi utama, yaitu pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan perlindungan masyarakat,” ujar Sudiarto

 Sudiarto melanjutkan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, seorang ANS yang duduk dalam birokrasi pemerintah dalam menjalankan tiga fungsi itu harus selalu bekerja berlandaskan pada aturan-aturan terbaru, karena pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selalu mengacu pada payung hukum yang sedang berlaku.

Sudiarto menjelaskan dalam membuat RAPBD tahun 2018 ASN harus memahami Permendagri Nomor 31 tahun 2016, juga pedoman tentang hibah dan bansos yang tertuang dalam permendagri nomor 14 tahun 2016 dan peraturan walikota cimahi nomor 4 tahun 2015 tentang  tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd kota cimahi.

“Hal ini penting, sehingga dalam proses penyusunan rapbd tahun 2018 kita selalu berada di bawah payung hukum, sehingga produk rancangan apbd tahun 2018 yang akan kita buat adalah produk yang legalitasnya terjaga,”

Sudiarto mengingatkan dampak yang akan timbul jika mengabaikan payung hukum dari produk yang dibuat adalah sanksi hukum,

“Banyak permasalahan yang timbul karena pengabaian payung hukum dalam menyusun suatu kegiatan yang ada dalam anggaran pemerintah, misalnya kasus hibah dan bansos yang terjadi di beberapa daerah, itu adalah contoh dari resiko penyusunan apbd yang mungkin kurang kuat dalam payung hukumnya,” tutupnya. (AHS)

 


Kegiatan Cimahi

Headline News