Pencarian :

Berita • Detail Berita

Kenaikan Tunjangan Dewan Akan Pengaruhi Program

2017-07-07 10:25:03

CIMAH - Pemerintah Kota Cimahi memastikan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Kota Cimahi akan membuat sejumlah program tertunda akibat pengalihan anggaran APBD pada semester II tahun anggaran 2017. 

Seperti diketahui, presiden Joko Widodo sudah menetapkan kenaikan bagi anggota serta pimpinan DPRD se-Indonesia. Kenaikkan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Muhammad Yani menyatakan, secara otomatis kenaikan tunjangan itu akan membuat belanja tidak langsung mengalami peningkatan. Agar bisa terakomodir, maka sejulah program yang hendak dijalan SKPD harus dievaluasi.

"Dampaknya terhadap pembiayaan dan lainnya, nanti kita pikirkan bersama dengan anggota dewan baiknya seperti apa," katanya, kepada pewarta, Jumat (7/7).

Menurutnya, keputusan tersebut akan berpengaruh besar, terutama terhadap program yang sudah dirancang. Tapi, karena keputusan tersebut sudah diundang-undangkan, maka pihaknya akan mematuhinya.

Untuk itu, lanjut Yani, pihaknya akan melihat terlebih dulu kegiatan mana saja yang bisa ditunda dan bisa dijalankan tahun depan. Tentu saja, harus memperhatikan skala prioritas. (hda)

Ketua DPRD Kota Cimahi, Ahmad Gunawan mengatakan, pihaknya membutuhkan kenaikan tunjangan tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Agun, kenaikkan tunjangan itu juga tidak akan membebani APBD.

"Selama 12 tahun tidak pernah naik tunjangannya. Namun kami berjanji akan meningkatkan kinerja sebagai tuntutan dari kenaikan tunjangan," kata dia.

Nantinya, anggota DPRD akan menerima tunjangan transportasi tetapi mobil dinasnya akan ditarik, sedangkan empat pimpinan DPRD tetap memiliki kendaraan dinas tapi tidak menerima tunjangan transportasi.

Pimpinan DPRD yang memiliki rumah dinas, akan menerima tunjangan rumah tangga, sedangkan pimpinan DPRD yang tidak memiliki rumah dinas tidak akan diberi tunjangan rumah tangga, namun tetap diberikan uang sewa rumah.

Anggota dewan juga akan menerima tunjangan komunikasi, yang sudah diubah sistemnya menjadi sistem cluster. Kedepannya Cimahi berada pada cluster sedang, mengacu pada penyerapan anggaran sebelumnya. Sebagai contoh, setiap anggota dewan akan menerima tunjangan transportasi sebesar Rp 10 juta, tapi disesuaikan dengan kemampuan daerah.

"Fasilitas lainnya, ketika reses tidak harus ada pelaporan yang rumit atau istilahnya lump sum. Rencana perjalanan dinas juga akan lump sum (uang yang dibayarkan sekaligus), tidak ada at cost (biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah). Pola penanganan biaya perjalanan dengan lumsum 80% itu yang paling terlihat," jelas Agun.

Disinggung mengenai tanggapan masyarakat, Agun tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Lantaran pihaknya berjanji akan terus memperbaiki kinerja DPRD. (HDA)

Kegiatan Cimahi

Headline News