Kota Cimahi • Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik

Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik


Nama SKPD : Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik
Alamat : Jl. Rd. Demang Hardjakusumah
No. Telp / No. Fax : (022) 6642733 / (022) 6642733
Alamat Email : kappde@cimahikota.go.id
Alamat Website : -


Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Udang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  8. Undang-Udang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
  17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1985 tentang Perpustakaan Nasional;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
  21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
  22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
  23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);
  24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan   Jangka   Panjang   (RPJP)  Daerah  Kota   Cimahi  Tahun  2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
  25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 tahun 2013 tentang RPJMD KOTA CIMAHI TAHUN 2012-2017.

Tupoksi

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi KAPPDE Kota Cimahi

  1. Kedudukan Kantor Arsip, Perpustakaan dan Penggelolaan Data Elektronik Kota Cimahi :
    • Kantor Arsip, Perpustakaan dan Penggelolaan Data Elektronik merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang arsip, perpustakaan dan pengelolaan data elektronik
    • Kantor Arsip, Perpustakaan dan Penggelolaan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
    • Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
  2. Tugas Pokok Kantor Arsip, Perpustakaan dan Penggelolaan Data Elektronik Kota Cimahi : Kantor Arsip, Perpustakaan dan Penggelolaan Data Elektronik mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam merumuskan dan memberikan masukan dalam menentukan kebijkan teknis yang bersifat spesifik di bidang Kearsipan, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik serta melaksanakan Ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  3. Fungsi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Penggelolaan Data Elektronik Kota Cimahi:
    • Perumusan kebijakan teknis bidang Kearsipan, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;
    • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan wajib pemerintah yang meliputi bidang kearsipan, perpustakaan dan pengelolaan data elektronik;
    • Pembinaan dan pelaksanaan Kearsipan, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya;
    • Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor.

     

Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pejabat struktural pada KAPPDE Kota Cimahi

 

Kepala Kantor

 

Tugas Pokok

Membantu walikota dalam merumuskan dan memberikan masukan dalam menentukan kebijkan teknis yang bersifat spesifik di bidang Kearsipan, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik serta melaksanakan Ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

 

Fungsi

  • Perumusan kebijakan teknis bidang Kearsipan, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan wajib pemerintah yang meliputi bidang kearsipan, perpustakaan dan pengelolaan data elektronik;
  • Pembinaan dan pelaksanaan Kearsipan, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya;
  • Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor.

Uraian Tugas

  • Merumuskan dan melaksanakan Visi dan Misi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Penggelolaan Data Elektronik;
  • Merumuskan bahan kebijakan teknis Arsip, Perpustakaan dan Penggelolaan Data Elektronikdaerah;
  • Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Penggelolaan Data Elektronik;
  • Merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
  • Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Membina dan mengendalikan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kearsipan, Seksi Perpustakaan dan Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
  • Merumuskan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kearsipan, Seksi Perpustakaan dan Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
  • Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sesuai dengan bidang tugasnya;
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  • Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  • Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;
  • Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

Sub Bagian Tata Usaha

 

Tugas Pokok

Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan  kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

 

Fungsi

  • Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  • Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  • Pengendalian, evaluasi dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian,  keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  • Pengkoordinasian  urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  • Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) badan;
  • Mengoordinasikan Seksi Kearsipan, Seksi Perpustakaan dan Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
  • Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya;
  • Merumuskan program dan kegiatan lingkup kantor;
  • Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi;
  • Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada badan;
  • Menganalisa kebutuhan pegawai pada kantor;
  • Membagi jumlah seluruh pelaksana Kantor Arsip, Perpustakaan dan Penggelolaan Data Elektronik untuk ditempatkan pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian;
  • Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan badan agar efektif dan efisien;
  • Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan kantor;
  • Mengelola administrasi kepegawaian kantor;
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  • Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  • Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  • Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

Kepala Seksi Kearsipan

 

Tugas Pokok

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di bidang kearsipan;

 

Fungsi

  • Perencanaan program kegiatan  bidang kearsipan;
  • Penyelenggaraan koordinasi bidang kearsipan;
  • Pembagian  pelaksanaan tugas bidang kearsipan;
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang kearsipan;
  • Pelaporan pelaksanaan tugas bidang kearsipan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  • Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup bidangnya;
  • Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup bidangnya;
  • Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang kearsipan;
  • Merumuskan bahan kebijakan dan  mengoordinasikan pelaksanaan kearsipan;
  • Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kearsipan;
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  • Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  • Melaksanakan pengkajian kebutuhan pendidikan dan latihan kearsipan;
  • Melaksanakan pengelolaan arsip in-aktif;
  • Melaksanakan pengelolaan dan pelestarian arsip statis;
  • Melaksanakan sosialisasi dan pelayanan informasi kearsipan;
  • Menyelenggarakan jaringan sistem kearsipan dan teknologi informasi kearsipan;
  • Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  • Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 


 

Kepala Seksi Perpustakaan

 

Tugas Pokok

Memimpin, mengoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas di bidang perpustakaan;

 

Fungsi

  • Perencanaan program kegiatan  bidang perpustakaan;
  • Penyelenggaraan koordinasi bidang perpustakaan;
  • Pembagian  pelaksanaan tugas bidang perpustakaan;
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang perpustakaan;
  • Pelaporan pelaksanaan tugas bidang perpustakaan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Uraian Tugas

  • Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup bidangnya;
  • Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup bidangnya;
  • Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang perpustakaan;
  • Merumuskan bahan kebijakan dan  mengoordinasikan pelaksanaan perpustakaan;
  • Merumuskan bahan kebijakan dan  mengoordinasikan pelaksanaan perpustakaan;
  • Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan perpustakaan;
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  • Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  • Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  • Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 


 

Kepala Seksi Pengelolaan Data Elektronik

 

Tugas Pokok

Memimpin, mengoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas di bidang Pengelolaan Data Elektronik;

 

Fungsi

  • Perencanaan program kegiatan  bidang Pengelolaan Data Elektronik;
  • Penyelenggaraan koordinasi bidang Pengelolaan Data Elektronik;
  • Pembagian  pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Data Elektronik;
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang Pengelolaan Data Elektronik;
  • Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Data Elektronik;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  • Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup bidangnya;
  • Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup bidangnya;
  • Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang Pengelolaan Data Elektronik;
  • Merumuskan bahan kebijakan dan  mengoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan Data Elektronik;
  • Merumuskan bahan kebijakan dan  mengoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan Data Elektronik;
  • Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Pengelolaan Data Elektronik;
  • Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  • Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  • Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  • Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

Visi dan Misi

Visi : “Menjadi Pusat Rujukan, Referensi dan Pengelolaan Data Elektronik dalam mendukung terwujudnya Cimahi Cerdas"

 

Misi

  1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Data Elektronik dalam Pembangunan Daerah
  2. Mewujudkan Institusi Perpustakaan sebagai Learning Centre
  3. Menumbuh Kembangkan Budaya Baca Aparatur dan Masyarakat
  4. Mewujudkan Arsip Daerah sebagai Sumber Pengetahuan dan Informasi Pembangunan
  5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia / Aparatur di Bidang Pengelolaan Data Elektronik

Kegiatan Unggulan

-

Kegiatan Cimahi

Headline News