Inspektorat Gelar Pengawasan Daerah

CIMAHI - Demi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan peran dan fungsi aparat pengawas internal pemerintah, Inspektorat Kota Cimahi menggelar pengawasan daerah (Larwasda) di Aula Gedung A, Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Jalan Rd.Demang Hardjakusumah, Senin (8/12/2014).

Wakil Walikota Cimahi Sudiarto mengatakan, pihaknya telah menginstrukan kepada inspektorat dan SOPD di lingkungan pemerintahan Kota Cimahi untuk terus menerus melakukan pengawasan internal.

Melalui Larwasda, Sudiarto berharap terciptanya good governance untuk menciptakan kondisi ideal, sehingga semua kegiatan organisasi pemerintahan dapat terukur termasuk kegiatan pengawasan demi menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

"Pengawasan secara internal dengan cara menyusun konsepsi yang jelas dan terukur terhadap upaya mewujudkan good governance di lingkungan pemerintahan Kota Cimahi. Selain itu, telah berpengaruh terhadap peningkatan Opini BPK yang biasanya selalu mendapatkan wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP),"  ujarnya.

Dikatakannya, Larwasda sangat strategis dan penting karena merupakan evaluasi kinerja pengawasan sebagai suatu siklus sistem pemerintahan yang setiap tahun dilakukan dalam bentuk agenda evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam meningkatkan akselerasi pengawasan demi meningkatkan kualitas kinerja dan pemenuhan tuntutan masyarakat dan kemajuan daerah melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan untuk menemukan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta mencari jalan mengatasi kebutuhan dan permasalahan tersebut.
        
Kegiatan ini nantinya tercermin pada temuan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Output yang diharapakan dari Larwasda ini akan bermanfaat untuk dapat membandingkan dengan hasil pengelolaan kegiatan yang selama ini dilaksanakan.

"Larwasda pada 2014 ini harus lebih dipertajam lagi pada agenda-agenda strategis untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berkinerja lebih optimal  dan menghasilkan opini laporan keuangan yang semakin baik," katanya. (HA)