Loading...

Layanan Setor PBB Terus Ditingkatkan Untuk Beri Kemudahan Masyarakat

Administrator 26 Februari 2016 60 kali dilihat
Bagikan:
Layanan Setor PBB Terus Ditingkatkan Untuk Beri Kemudahan Masyarakat
CIMAHI.- Optimalkan pendapatan asli daerah (PAD), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi meningkatkan layanan pembayaran pajak. Hal itu dilakukan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan untuk menyetor pajak.
Demikian diungkapkan Wali Kota Cimahi Atty Suharti disela-sela  Sosialisasi sekaligus Launching Pendistribusian SPPT PBB di Aula Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jln. Rd. Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Jumat (26/2/2016). 
"Setiap tahun capaian selalu naik karena ketaatan masyarakat akan bayar pajak meningkat dan menyadari pajak bisa membiayai pembangunan," ujarnya.
Pemkot Cimahi menargetkan pendapatan dari PBB untuk tahun 2016 sebesar Rp. 28,119 Milyar. Tahun sebelumnya, pendapatan di sektor tersebut mencapai Rp. 30,114 Milyar dari target yang dicanangkan sebesar Rp 27,927 M.
Untuk mengimbangi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Pemkot Cimahi mengaku terus meningkatkan kualitas pelayanan pajaknya.
Percepetan pelayanan pajak dilakukan dengan segera menyampaikan SPPT PBB agar masyarakat bisa menunaikan kewajiban menyetor pajak ke pemerintah. Pihaknya juga bekerjasama dengan layanan perbankan BJB, BTN, dan Bank Syariah Mandiri serta PT Pos Indonesia untuk mempermudah pembayaran dengan akses online terintegrasi. "Jaringan bank kan ada dimana-mana serta terintegrasi secara online, bisa diakses masyarakat dengan mudah," katanya.
Hal serupa diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi, Bambang Maulana. Pihaknya memiliki unit mobil pajak yang bisa memberi layanan pajak daerah.
"Mobil pajak juga berkeliling ke setiap kelurahan agar masyarakat mudah menjangkau layanan. Kami turut hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat untuk memberi kemudahan," katanya.
Berbagai layanan diberikan agar masyarakat membayat pajak tepat waktu. "Batas akhir penyetoran PBB pada 30 September 2016," ungkapnya.
Bambang menyatakan, modal pembangunan sebagian besar dari PAD yang bersumber dari PBB. "Kota harus terus membangun agar warga bisa menerima manfaat dari pembangunan dan layanan dasar yang meliputi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," tuturnya. (RR)