CIMAHI.- Optimalkan pendapatan asli daerah (PAD), Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi meningkatkan layanan pembayaran
pajak. Hal itu dilakukan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan
untuk menyetor pajak.
Demikian diungkapkan Wali Kota Cimahi
Atty Suharti disela-sela Sosialisasi sekaligus Launching
Pendistribusian SPPT PBB di Aula Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jln.
Rd. Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Jumat (26/2/2016).
"Setiap
tahun capaian selalu naik karena ketaatan masyarakat akan bayar pajak
meningkat dan menyadari pajak bisa membiayai pembangunan," ujarnya.
Pemkot
Cimahi menargetkan pendapatan dari PBB untuk tahun 2016 sebesar Rp.
28,119 Milyar. Tahun sebelumnya, pendapatan di sektor tersebut mencapai
Rp. 30,114 Milyar dari target yang dicanangkan sebesar Rp 27,927 M.
Untuk
mengimbangi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Pemkot Cimahi
mengaku terus meningkatkan kualitas pelayanan pajaknya.
Percepetan
pelayanan pajak dilakukan dengan segera menyampaikan SPPT PBB agar
masyarakat bisa menunaikan kewajiban menyetor pajak ke pemerintah.
Pihaknya juga bekerjasama dengan layanan perbankan BJB, BTN, dan Bank
Syariah Mandiri serta PT Pos Indonesia untuk mempermudah pembayaran
dengan akses online terintegrasi. "Jaringan bank kan ada dimana-mana
serta terintegrasi secara online, bisa diakses masyarakat dengan mudah,"
katanya.
Hal serupa diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda) Kota Cimahi, Bambang Maulana. Pihaknya memiliki unit
mobil pajak yang bisa memberi layanan pajak daerah.
"Mobil
pajak juga berkeliling ke setiap kelurahan agar masyarakat mudah
menjangkau layanan. Kami turut hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat
untuk memberi kemudahan," katanya.
Berbagai layanan diberikan
agar masyarakat membayat pajak tepat waktu. "Batas akhir penyetoran PBB
pada 30 September 2016," ungkapnya.
Bambang menyatakan, modal
pembangunan sebagian besar dari PAD yang bersumber dari PBB. "Kota harus
terus membangun agar warga bisa menerima manfaat dari pembangunan dan
layanan dasar yang meliputi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,"
tuturnya. (RR)