Angkutan Umum Harus Berbadan Hukum

CIMAHI.-
Mulai tahun 2019, semua angkutan umum di Kota Cimahi harus berbadan hukum. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi bakal mencabut izin trayek angkot  belum berbadan hukum. 
"Tahun 2018 sebagai batas akhir balik nama perorangan angkutan umum ke badan hukum," ujar Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi Ranto Sitanggang.
Pihaknya mewanti-wanti agar pemilik angkot di Kota Cimahi segera mengajukan peralihan kepemilikan pribadi ke badan hukum. Namun, pengajuan baru di tahun 2019 bakal ditolak.
"Bagi pemilik angkot yang mengajukan badan hukum di tahun 2019 otomatis akan ditolak dan terancam bakal dicabut izin trayeknya," katanya.
Rencananya, Dishub Kota Cimahi akan memberikan tanda khusus berupa stiker bagi angkot yang sudah memiliki badan hukum. Dengan pemberian stiker itu, akan menjadi penanda angkot yang sudah berbadan hukum dan belum berbadan hukum.
"Ke depan akan kerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan pendataan angkot di Kota Cimahi agar jelas mana yang resmi mana yang tidak," ungkapnya.
Ia melanjutkan, bagi angkot perorangan, tak diperkenankan untuk mengajukan uji KIR di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kota Cimahi.
"Angkot milik perorangan tak akan diperkenankan uji KIR di UPTD PKB,"  tuturnya.
Uji KIR harus dilakukan sesuai aturan, yakni setahun dua kali dengan periode tiap 6 bulan. "Kesadaran dalam melakukan uji kir bagi angkutan umum harus ditingkatkan lagi," ucapnya.