CIMAHI.-

Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan hal itu dalam sosialisasi Standar K3 Perkantoran di Aula Gedung A, Komp. Perkantoran Pemkot Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Kota Cimahi.

Ngatiyana menjelaskan, pekerja di komplek perkantoran pemerintah kota cimahi sejumlah 1.200 orang dan  beraktifitas selama 8 (delapan) jam atau lebih setiap harinya. Selain itu gedung perkantoran bertingkat sangat rentan terhadap aspek keselamatan dan kewaspadaan bencana pada saat terjadi gempa bumi dan kebakaran. 

“Kondisi ini apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan akibat kerja  yang dapat menimbulkan korban jiwa,” ungkap Ngatiyana.

Kegiatan sosialisasi standard K3 perkantoran baru pertama kali diadakan di kompleks Pemkot Cimahi. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 tahun 2016 tentang Standar K3 Perkantoran sebagai acuan bagi pimpinan atau pengelola gedung dalam menerapkan pelaksanaan untuk mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, serta karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja dan produktif.

Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pasal 2 telah menetapkan jaminan dan persyaratan keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Selain keselamatan kerja, aspek kesehatan kerja juga harus diperhatikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 4 yang memberikan hak kesehatan pada setiap orang dan pada pasal 164 dan pasal 165 menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja.

“Saya menghimbau kepada pimpinan perkantoran di lingkungsn pemerintahan kota cimahi untuk menerapkan sistim manajemen K3 perkantoran dimulai dari membentuk tim k3 di setiap perangkat daerah,” tuturnya.