Loading...

Ngatiyana: Bantuan Rutilahu di Cimahi Sudah Tepat Sasaran!

Sadli 16 September 2021 125 kali dilihat
Bagikan:
Ngatiyana: Bantuan Rutilahu di Cimahi Sudah Tepat Sasaran!


CIMAHI - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi Ngatiyana memastikan, pemberian bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Cimahi sudah tepat sasaran. Sebab penerimanya sudah berdasarkan verifikasi dan validasi.

Tahun ini ada sebaganyak 758 unit rumah warga Kota Cimahi yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada berbagai sumber pendanaan. Seperti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi sebanyak 215 unit, APBD Pemprov Jawa Barat sebanyak 450 unit.

Kemudian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat sebanyak 58 unit dan bantuan program Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS), Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)-BBGR sebanyak 35 unit.

"Ada 758 unit yang tersebar di seluruh Kota Cimahi. Bantuan ini untuk maysaakat kurang mampu sehingga harus dilaksanakan sesuai sasaran dan tepat kualitas," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana saat ditemui di Cimahi Techno Parkir pada Kamis (16/9/2021).

Dirinya menjelaskan, program Rutilahu ini merupakan stimulan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dirinya berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi penerimanya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi, M Nur Kuswandana mengatakan, landasan tentang Rutilahu sendiri tercantum dalam
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling).

Berdasarkan aturan tersebut, peruntukan Rutilahu dari APBD Kota Cimahi diperuntukan bagi warga yang memang benar-benar tidak mampu. Sedangkan APBD Pemprov Jabar dan pemerintah pusat diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.

"Setiap sosialisasi selalu kita jelaskan (peruntukan berbagai bantuan Rutilahu) tapi ada saja yan belum paham," Nur.

Untuk persyaraatan, lanjut Nur, sasaran yang mendapat bantuan harus rumah sendiri yang dibuktikan dengan berbagai surat-surat kepemilikan. "Rumahnya juga gak boleh sengketa, harus penduduk Cimahi. Surat-surat bukti kepemilikan harus bisa dipertanggungjawabkan," tegas Nur.

Untuk memastikan kelaikan rumah sasaran laik mendapat bantuan, pihaknya akan melalukan verifikasi ke lapangan berdasarkan hasil usulan yang biasanya bersumber dari kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kota Cimahi hingga langsung dari masyarkat.

"InsyaAlloh saya pastikan Rutilahu gak macam-macam karena semuanya sudah by transfer, non tunai. Semuanya akan tepat sasaran," bebernya