CIMAHI.- Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Cimahi menggelar rapat koordinasi (rakor) Kewilayahan berlangsung di Aula Gedung A Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi. Rakor digelar untuk meningkatkan koordinasi sekaligus membahas permasalahan yang timbul di tingkat kewilayahan.

Rakor dibuka Pj. Wali Kota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan dan dihadiri camat dan lurah se-Kota Cimahi.

"Rakor kewilayahan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program-program pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Cimahi. Selain itu juga membahas permasalahan yang timbul di wilayah, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dan lurah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kota Cimahi," ujar Pj. Walikota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan.

Dia mengatakan, camat dan lurah merupakan kepanjangan tangan Pemkot Cimahi di wilayah. Tugasnya melaksanakan layanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

"Harap diingat, jajaran ASN termasuk camat dan lurah bukan orang yang dilayani tetapi harus melayani masyarakat dengan baik. Harus mampu merangkul, berbaur dengan masyarakat," katanya.

Materi rakor yang dibahas terutama terkait gratifikasi dan anti korupsi, hal yang kerap terjadi di lingkungan kerja lembaga pemerintahan.

"Pengalaman buruk terjadi beberapa tahun lalu dalam kasus korupsi di kota kita, mari jadikan hal itu pelajaran hidup yang sangat berharga. Jadi cermin agar tidak terjadi lagi di kemudian hari," bebernya.

Dikdik menilai, korupsi menjadi penghalang bagi upaya mensejahterakan rakyat dan membangun perekonomian. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Aparat kewilayahan sebagai ujung tombak pemerintahan kota kepada masyarakat, sangat berperan penting dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan stabilitas di wilayahnya masing-masing.

"Dengan diadakannya rapat koordinasi kewilayahan ini saya berharap mampu meningkatkan kompetensi, kualitas dan sinergitas aparatur wilayah dan menyamakan persepsi. Pemahaman materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang dapat dijadikan sebagai core value kita dalam melayani masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh dikatakannya, perangkat kewilayahan hendaknya memperkuat komunikasi dan koordinasi, terutama yang berkaitan dengan kejadian dan permasalahan di wilayah. Sehingga laporan kejadian di wilayah menjadi lebih mudah dan akurat, karena langsung dilaporkan dan diketahui sehingga keluhan masyarakat dapat ditangani dan meningkatnya kepuasan masyarakat dengan berkurangnya aduan dan keluhan masyarakat tentang pelayanan.

"Lakukan penyebaran informasi program kerja unggulan Pemkot Cimahi, baik secara langsung maupun tidak langsung, efektif dan efisien diantaranya melalui media sosial. Untuk itu dibutuhkan kreatifitas dan penguasaan teknologi bagi semua aparatur pemerintahan baik itu di wilayah maupun di pusat pemerintahan," tandasnya.**