Pemkot Cimahi Jalin Sinergitas Pemangku Kebijakan Untuk Wujudkan Cimahi Kota Layak Anak

CIMAHI.- Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya mendorong terwujudnya Kota Cimahi sebagai kota layak anak. Hal tersebut membutuhkan sinergitas seluruh pemangku kebijakan.

"Pemenuhan aspek Kota Cimahi sebagai kota layak anak merupakan tanggungjawab kita semua, baik seluruh perangkat daerah maupun seluruh stakeholders, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan media massa," ujar Pj. Wali Kota Cimahi Dicky Saromi.

Untuk itu, Pemkot Cimahi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) pembinaan dan pendampingan Gugus Tugas Kota Layak Anak tahun 2024 bersama perangkat daerah terkait.

Hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana(DP3AKB) Provinsi Jawa Barat dr. Siska Gerfianti, M.H.Kes, Sp. DLP; Kabid. 

Pemenuhan Hak Anak DP3AKB Provinsi Jawa Barat Rumondang Rumapea. Selain itu turut hadir penjabat (Pj.) Ketua TP. PKK Kota Cimahi (Bunda Forum Anak Daerah Kota Cimahi) Diah Utami Muhammad Saromi, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Totong Solehudin, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Cimahi, Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi Fitriani Manan, Kepala Bappelitbangda Kota Cimahi Adet Chandra Purnama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nana Suyatna, Camat dan Lurah,  perwakilan dari Kemenag Kota Cimahi, perwakilan dari  BNN Kota Cimahi,  BJB Kota Cimahi, Unit PPA Polres Cimahi, Perwakilan Crisis Centre Universitas Jendral Ahmad Yani, serta anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Cimahi.

Dicky menyebutkan, perencanaan pembangunan Kota Cimahi selama 20 tahun ke depan fokus pada pembangunan SDM unggul, berdaya saing, berkarakter, berketahanan sosial budaya yang tangguh. Hal itu sebagai bagian penting dalam rumusan Visi Cimahi pada rancangan RPJPD tahun 2025-2045, yaitu Cimahi Campernik, kota maju, unggul dan berkelanjutan.

"Sejalan dengan visi tersebut, kota layak anak menjadi bagian penting karena merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan," ungkapnya.

Untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Cimahi, Dicky menegaskan, membutuhkan sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholders.

"Kami berharap tahun 2024 ini Kota Cimahi dapat kembali meraih predikat kota layak anak sebagai komitmen dalam pemenuhan hak anak. Untuk mencapainya, diperlukan evaluasi dari tahun sebelumnya sebagai langkah penting dalam meningkatkan standar pemenuhan hak dan perlindungan anak," ucapnya.

Pihaknya meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat dapat memenuhi kebutuhan data dan eviden untuk kelengkapan pengisian penilaian mandiri evaluasi kota layak anak tahun 2024 s.d 31 Mei 2024.

"Semua perangkat daerah yang terlibat dalam penilaian Kota Layak Anak untuk dapat menyiapkan kelengkapan data-data yang diperlukan untuk penilaian sehingga harapan Cimahi meraih Kota Layak Anak Tahun 2024 bisa terwujud," ungkapnya.

Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi Fitriani Manan dalam laporannya menyampaikan tujuan rakor tersebut yaitu meningkatkan koordinasi dalam gugus tugas kota layak anak dan menyamakan persepsi terkait capaian indikator kota layak anak tahun 2024. "Menginformasikan instrument penilaian KLA kepada perangkat daerah. Serta melakukan evaluasi, monitoring, dan persamaan persepsi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memewujudkan kota layak anak," ungkapnya.**