Tingkatkan Reformasi Birokrasi, Pemkot Cimahi Gelar Bimtek Penerapan Aplikasi SURABI

Rano Hardiana 07 Agustus 2024 674 kali dilihat

CIMAHI.- Pemerintah Kota Cimahi mulai bersiap menerapkan Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) Kota Cimahi. Hal itu dibutuhkan untuk mendukung percepatan layanan publik di Kota Cimahi. Untuk itu, Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan SURABI tahun 2024 di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. Kegiatan dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Tim Pengelola RB perangkat daerah.

Hadir sebagai narasumber Iwan Kurniawan, S.STP.,M.AP dan Akhmad Deni Sumirat, S.ST., dari Tim RB Provinsi Jawa Barat Dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat.

Pj. Wali Kota Cimahi Dicky Saromi mengatakan, reformasi birokrasi belum terimplementasi secara menyeluruh pada perangkat daerah. "Sudah saatnya birokrasi Pemkot Cimahi dapat bergerak lincah (agile organization) dalam melaksanakan fungsi utama menjalankan roda pemerintahan di era 4.0 ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK dengan tiga fungsi, yaitu sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa," ujarnya.

SURABI merupakan aplikasi berbagi pakai dari Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sistem tersebut dibutuhkan dalam hal penyampaian review terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Cimahi dan Perangkat Daerah.

Dicky menyatakan, indeks reformasi birokrasi (RB) Kota Cimahi menempati peringkat terbaik ke 6 se-Jawa Barat dengan nilai 81,26 dan termasuk 35 pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat A atau memuaskan.

"Kondisi tersebut perlu terus ditingkatkan. Jangan sekedar pemenuhan administrasi atau mengisi data di aplikasi, namun harus benar benar berdampak kepada masyarakat baik dalam tata kelola pemerintahan melalui RB General maupun pemecahan persoalan strategis dalam RB tematik yang meliputi Pengentasan Kemiskinan, Stunting, Inflasi, Imvestasi Daerah, Penggunaan Kandungan Produk dalam Negeri dan digitalisasi pemerintahan," tegasnya.

Dicky juga menyampaikan, penataan tata kelola pemerintahan dimulai dari manajemen SDM. Strategi 6P yang diterapkan terdiri dari perencanaan dan pengadaan, penguatan budaya kerja dan employer branding, percepatan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, pengembangan talenta dan karier, penguatan platform teknologi hingga persoalan Kesejahteraan SDM.

"Birokrasi yang terus berinovasi dan mengedepankan kompetensi, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah ciri dari learning organization," jelasnya.

Dicky juga menekankan pentingnya penerapan dynamic government dalam menjalankan roda pemerintahan untuk percepatan implementasi reformasi birokrasi di Pemkot Cimahi. Salah satu ciri dynamic government adalah birokrasi yang berorientasi pada hasil.

"Berjalannya program pemerintahan yang dinamis ditandai beberapa hal. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis. Kedua program difokuskan untuk mewujudkan outcome yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketiga seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja didukung penerapan sistem berbasis elektronik, serta setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil," pungkasnya.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi Maria Fitriana menyampaikan, kegiatan Bimtek merupakan tindak lanjut dari arahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat untuk bersama bersinergis dalam reformasi birokrasi Jawa Barat dengan kesediaan penggunaan aplikasi SURABI dan penetapan Person in Charge (PIC) Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

"Pelaksanaan sosialisasi kebijakan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat, launching dan kick off aplikasi SURABI telah dilakukan oleh Pj. Gubernur Jawa Barat pada bulan Maret 2024, dan hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Tim Pengelola RB perangkat daerah," ungkapnya.***