ORI030 Hadir di Cimahi, Investasi Aman Sekaligus Dukung Pembiayaan Pembangunan Nasional

CIMAHI – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar, hingga perlambatan ekonomi dunia, masyarakat dituntut semakin cerdas dalam mengelola keuangan sekaligus memilih instrumen investasi yang aman. Atas dasar itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Pemerintah Kota Cimahi menggelar Edukasi Literasi Keuangan dan Sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri ORI030 di Aula Gedung A Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan yang diikuti perangkat daerah, unsur Forkopimda, instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan negara sekaligus memperkenalkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel sebagai instrumen investasi yang aman, terjangkau, dan produktif.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap APBN dan instrumen investasi negara menjadi semakin penting di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola keuangan pribadi, tetapi juga memahami bagaimana masyarakat dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

"Sering kali masyarakat memandang APBN hanya sebagai dokumen berisi angka-angka. Padahal, APBN merupakan instrumen utama negara yang bekerja untuk melindungi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan nasional," ujar Ngatiyana.

Ia menjelaskan, APBN membiayai berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga penguatan ketahanan nasional. Karena itu, setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ngatiyana menilai, meski kondisi ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan, fundamental ekonomi Indonesia tetap berada pada kondisi yang relatif kuat karena didukung pengelolaan fiskal yang dilakukan secara hati-hati dan akuntabel.

"Saya berharap masyarakat Kota Cimahi semakin cerdas secara finansial, semakin bijak dalam berinvestasi, dan semakin aktif mendukung pembangunan nasional. Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran negara, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat terhadap bagaimana anggaran tersebut dihimpun, dikelola, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," katanya.

Sementara itu, Analis Keuangan Negara Ahli Madya Direktorat Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, Singgih Gunarsa, menjelaskan ORI030 merupakan salah satu instrumen Surat Berharga Negara Ritel yang memberikan manfaat ganda. Selain memperoleh imbal hasil yang kompetitif, investor juga turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pemerintah menawarkan dua seri ORI030, yakni ORI030-T3 dengan tenor tiga tahun dan kupon tetap 6,90 persen serta ORI030-T6 dengan tenor enam tahun dan kupon tetap 7,00 persen.

"ORI030 menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik karena dijamin oleh negara sehingga aman, sekaligus memberikan kupon yang kompetitif. Kami berharap semakin banyak masyarakat, khususnya dari Kota Cimahi, berpartisipasi membeli ORI030 sebagai bentuk investasi sekaligus dukungan terhadap pembiayaan pembangunan nasional," ujar Singgih.

Ia menambahkan, defisit APBN saat ini masih berada pada kisaran 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau masih di bawah batas maksimal tiga persen. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pengelolaan utang pemerintah yang dinilai tetap sehat dan terkendali.

Melalui kegiatan tersebut, peserta juga memperoleh edukasi mengenai pentingnya literasi keuangan, strategi investasi yang sehat, karakteristik Surat Berharga Negara Ritel, hingga tata cara pembelian ORI030. Pemerintah berharap semakin meningkatnya literasi keuangan akan mendorong masyarakat mengambil keputusan investasi yang tepat sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. (Bidang IKPS)***