Siasat Pemkot Cimahi Amankan Gaji ASN dan Pembangunan Prioritas Ditengah Keterbatasan Fiskal

CIMAHI - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berkomitmen mempertahankan anggaran pembangunan prioritas dan gaji serta tunjangan para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak tersentuh efisiensi di tengah keterbatasan anggaran karena adanya pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) yang cukup besar dari pemerintah pusat. 

"Pokoknya perintah Pak Wali dan Pak Wakil upayakan supaya belanja pegawai ini tidak terganggu dulu, dan program pembangunan proritas juga," kata Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Jumat (7/8/2026).

Dirinya mengatakan, pemangkasan TKD dari pemerintah pusat sekitar Rp 230 miliar sangat berdampak terhadap fiskal keuangan. Pemkot Cimahi harus melakukan pengiritan besar-besaran dengan memangkas biaya operasional setiap organisasi perangkat daerah (OPD) hingga 70 persen.

"Sekarang sedang mencoba untuk menstrukturisasi dan merasionalisasi kegiatan-kegiatan operasional. Di OPD 70 persen dari operasional sudah kita turunkan," kata Maria.

Di tengah beban fiskal yang cukup berat ini, Pemkot Cimahi mencoba mempertahankan anggaran untuk program pembangunan dan belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan meskipun yang kebutuhannya cukup besar. Maria mengatakan, sesuai instruksi Wali Kota Cimahi, pembangunan harus tetap berjalan.

Serta hak-hak ASN yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh dan paruh waktu tetap diberikan. Pemkot Cimahi tak ingin ada pegawai yang terdampak di tengah krisis fiskal tahun ini. 

Maria mengungkapkan, untuk gaji ASN pagunya sudah disiapkan untuk 12 penuh di tahun ini. Namun untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan baru disiapkan untuk 11 bulan saja. Sedangkan untuk satu bulan tersisa masih dicarikan formulasinya karena keuangan di Pemkot Cimahi sangat terbatas meskipun sudah dilakukan efisiensi besar-besaran.

"Jadi gaji pegawai, terus TPP, sejauh ini masih kita amankan gitu. Walaupun belum tau nih, kedepannya seperti apa. Untuk TPP di bulan terakhir masih kita hitung-hitung," ujar dia.

Di tengah kondisi ini, Pemkot Cimahi hingga saat ini belum mendapatkan kabar baik dari pemerintah pusat baik berupa TKD tambahan maupun dana bagi hasil (DBH). Opsi "mengorbankan" biaya operasional dan program pembangunan dengan kembali melakukan pemangkasan pun meniadi pilihan sulit.

"Opsinya itu berarti yang pertama tadi rasionalisasi operasional, yang kedua mungkin kalau masih kurang baru lari ke kegiatan, terakhir baru pinjaman," pungkas Maria.(Bidang IKPS)**