Loading...

Pemkot Cimahi Perkuat Kesetaraan Gender, Sejumlah Inovasi Layanan Perempuan dan Kelompok Rentan Disiapkan

Sarwindha 12 November 2026 102 kali dilihat
Bagikan:
Pemkot Cimahi Perkuat Kesetaraan Gender, Sejumlah Inovasi Layanan Perempuan dan Kelompok Rentan Disiapkan
CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender. Upaya tersebut terlihat melalui kegiatan Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digelar di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap implementasi kebijakan kesetaraan gender sekaligus mengukur sejauh mana pemerintah daerah memberikan ruang, perlindungan, dan kesempatan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki dalam pembangunan.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana yang mengikuti kegiatan secara virtual menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah.

Menurutnya, Pemkot Cimahi telah membangun sejumlah instrumen pendukung PUG, mulai dari regulasi, pembentukan tim penggerak, hingga penguatan kelembagaan di seluruh perangkat daerah.

Saat ini, seluruh perangkat daerah di Kota Cimahi telah memiliki focal point PUG. Selain itu, setiap SKPD juga telah menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai landasan dalam menyusun perencanaan serta penganggaran yang responsif gender.

"Seluruh SKPD telah menyusun Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement. Tahun ini anggaran responsif gender Kota Cimahi terus meningkat. Kami terus memperkuat data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi sebagai dasar kebijakan yang akurat," ujar Ngatiyana.

Tidak hanya melalui kebijakan, Pemkot Cimahi juga menghadirkan sejumlah inovasi untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga.

Beberapa program unggulan yang dikembangkan di antaranya Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pelaku UMKM.

Selain itu, terdapat inovasi Keluarga Rentan Stunting di Kota Cimahi Tertangani Secara Interaktif (Kera Sakti) dan Kelas Online Bimbingan Calon Pengantin (Kelambi Catin).

Ngatiyana menegaskan, keberhasilan pengarusutamaan gender tidak semata-mata diukur dari penghargaan yang diperoleh pemerintah daerah. Hal terpenting adalah dampak nyata yang dirasakan perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari.

"Bagi kami, anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir kita yang sesungguhnya adalah kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cimahi. Mari kita jadikan verifikasi ini sebagai semangat untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota yang ramah perempuan, ramah anak, dan inklusif untuk semua," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana menilai kesetaraan gender harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah, bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian atau upaya meraih penghargaan.

Menurut Maria, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi kehidupan.

Ia menegaskan, evaluasi PUG menjadi momentum untuk melihat sejauh mana perspektif gender telah diterapkan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.

Maria juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Untuk itu, Pemkot Cimahi terus memperkuat empat aspek utama, yakni kelembagaan, regulasi, perencanaan dan penganggaran responsif gender, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta kolaborasi pentaheliks.

Penguatan kesetaraan gender tersebut juga terintegrasi dalam Misi Kelima RPJMD Kota Cimahi 2025–2029, yaitu meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antargenerasi.

Di sektor pelayanan publik, Pemkot Cimahi turut menghadirkan berbagai inovasi administrasi kependudukan yang lebih inklusif dan mudah diakses masyarakat.

Di antaranya layanan PANCEKAS atau jemput bola perekaman KTP-el bagi pelajar usia 16 hingga 17 tahun yang telah mencapai 95 persen. Program tersebut juga diklaim mampu memangkas antrean hingga 70 persen.

Selain itu, terdapat layanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan hari libur melalui NANDUR, layanan jemput bola bagi lansia dan penyandang disabilitas melalui JEBOL BAWA TAS, serta pelayanan administrasi kependudukan digital selama 24 jam secara gratis melalui DILANDACITA.

Melalui berbagai program dan inovasi tersebut, Pemkot Cimahi berharap prinsip kesetaraan gender tidak hanya menjadi komitmen di atas dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, seluruh warga Kota Cimahi, termasuk perempuan dan kelompok rentan, dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, serta menikmati hasil pembangunan.(Bidang IKPS**)