Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Cimahi  Fithriandy Kurniawan  mengatakan, penyusunan KRB sebagai langkah pemerintah daerah Kota Cimahi untuk membuat acuan pengurangan resiko dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kota Cimahi.

"Pengkajian yang dilakukan akan memuat semua komponen yang mempengaruhi bencana di wilayah Kota Cimahi. Mulai dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas terhadap bencana. Dikaji berdasarkan parameter-parameter ataupun indikator pengkajian dengan data terkini dan regulasi di daerah ataupun dari lembaga terkait," katanya.

Sekretaris Daerah Kota Cimahi Dikdik Suratno mengatakan, bencana dapat mengganggu dan merusak hasil-hasil pembangunan jika tidak ada upaya untuk mengurangi potensi kerugiannya dan mitigasi.

"Dengan dasar ini kepada semua pihak wajib memiliki kesadaran akan kepedulian terhadap bencana karena bencana adalah urusan banyak pihak dan lintas sektor, oleh sebab itu penting untuk bisa saling bersinergi, berkoordinasi, berkolaborasi menjadi satu kesatuan kedalam pentahelix yang tangguh," jelasnya.

Menurut Dikdik, daerah rawan bencana yang ada di wilayah Kota Cimahi harus menjadi perhatian dan pembelajaran Pemerintah Kota Cimahi, masyarakat, maupun pihak berkepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi  terarah dan terstruktur sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana.

"Saya harapkan hasil dari Kajian Risiko Bencana (KRB) nantinya dapat dijadikan komitmen bersama untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan dan penanggulangan bencana. Sehingga arah kebijakan ini nantinya terus di tingkatkan untuk dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Derah,

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Rencana Kontijensi maupun dokumen lain sebagai mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan di Kota Cimahi," pungkasnya.***