Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Setda Kota Cimahi, Achmad Nuryana mengatakan, Pemkot Cimahi menyambut baik rencana pembangunan yang segera terealisasi dalam waktu dekat itu. Sebab, keberadaan underpass nantinya akan berdampak positif terhadap lalu lintas maupun ekonomi.

"Pertama kan terhadap lalu lintas pasti akan berdampak lebih lancar, tidak akan terganggunggu lagi dengan aktivitas kereta api. Kemudian dari pergerakan ekonomi, distribusinya akan lebih lancar," ujar Achmad, Selasa (9/6/2026).

Di Jalan Gatos Subroto terdapat perlintasan kereta api yang menyebabkan volume arus lalu lintas di kawasan tersebut semakin padat seiring meningkatnya perjalanan kereta api, khususnya Kereta Ape Feeder. Selain itu yang terpenting adalah mengurangi risiko kecelakaan karena karena intensitas pergerakan kereta api dengan adanyaa Keretaa Feeder. 

"Traffic kereta semakin tinggi sekarang kan dengan keberadaan Feeder. Dengan adanya underpass kan nanti waktu sama biaya perjalanan jadi lebih efisien tentunya dan yang terpenting mengurangi risiko kecelakaan," ujar Achmad. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman lelang LPSE Provinsi Jawa Barat, spse.inaproc.id/jabarprov/lelang, disebutkan nilai pagu paket pembangunan underpass di Jalan Gatot Subroto itu mencapai Rp150.000.000.000, sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paketnya mencapai Rp130.131.435.741,19.

"Kalau informasi yang kami terima memang sudah dilelangkan dan kalau melihat jadwal itu seharusnya tanggal 21 Juli sudah tanda tangan kontrak," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah.

Dia mengatakan, proyek underpass itu dikerjakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Pemkot Cimahi diberikan tugas untuk mengerjakan pembebasan lahannnya. Total Rp36 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Cimahi sudah dikucurkan untuk mendukung pembangunan underpass tersebut.

Sejumlah bangunan seperti kafe, Kantor Pos, Kantor Telkom, sebagian lahan bangunan bersejarah dan lainnya akan terdampak pembangunan itu. Wilman berharap proses lelang berjalan lancar sehingga pembangunan fisik bisa segera dilaksanakan.

"Kalau untuk pembebasan lahan sudah beres dari kita, nilainya Rp36 miliar. Mudah-mudahan lelangnya tidak ada kendala sehingga langsung dibangun fisiknya. Kalau lihat di dokumen lelang waktu pelaksanaan itu 165 hari kalender," pungkas dia. (Bidang IKPS)**