Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Kota Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi dan instansi vertikal penyelenggara pelayanan publik berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mal pelayanan publik demi terciptanya pelayanan prima dalam mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah khususnya di Kota Cimahi.

     Berdasarkan Permenpan no. 23 tahun 2017,  mal pelayanan publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Kota Cimahi berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2001, berdiri pada tanggal 21 juni 2001, memiliki luas wilayah 40,25 km­­² (empat puluh koma dua puluh lima  kilometer persegi), dengan jumlah penduduk         ± 603.634 (enam ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh empat) jiwa atau 183.531 kk (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu kepala keluarga), merupakan kawasan yang padat penduduk dengan berbagai macam permasalahan perkotaan.

Kota Cimahi memiliki 3 kecamatan dan 15 kelurahan, dengan karakteristik tiap kecamatannya, yaitu

1. Hunian (Cimahi bagian utara)
2. Militer (Cimahi bagian tengah) dan
3. Industri (Cimahi bagian selatan)

Pemerintah Kota Cimahi memiliki jumlah perangkat daerah sebanyak 28, dengan 22 perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sesuai dengan visi dan misi  Kota Cimahi tahun 2017-2022 dan keyakinan kami bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya, maka dalam hal pelayanan publik, Kota Cimahi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun dalam implementasinya Kota Cimahi masih mengalami berbagai kendala salah satunya adalah sarana dan prasarana khususnya terkait keterbatasan lahan dan anggaran.

Menyikapi permasalahan pelayanan publik, maka  pemerintah Kota Cimahi berencana akan membangun pelayanan publik yang terpusat di satu tempat berupa mal pelayanan publik  yang akan didirikan di jl. Aruman kec. Cimahi utara.

Upaya yang sudah pemerintah Kota Cimahi lakukan meliputi :

1. Membuat perda penyelenggaraan pelayanan publik (perda no. 6 tahun 2018) yang didalamnya membahas tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik.
2. Menyiapkan lahan seluas 11.005 m2 untuk mal pelayanan publik.
3. Pembangunan fisik, akan  dimulai pada tahun anggaran 2019
4. Adapun tahapan yang sudah dilaksanakan dalam penyelenggaraan mpp ini antara lain :

1.    Alokasi  anggaran senilai rp. 83 miliar yang dialokasikan dalam apbd 2019

2.    Lelang fisik

3.    Ded pembangunan mpp

4.    Rekomendasi untuk izin mendirikan bangunan di wilayah kawasan bandung utara ke propinsi jawa barat, untuk itu kami mohon dukungan dari provinsi untuk percepatan agar kami dapat segera memulai pekerjaan fisik

5.    Konsolidasi khususnya dengan instansi vertikal yang akan bergabung

6.    Beberapa sudah menyampaikan kesiapan untuk bergabung dalam mpp

7.    Persiapan perangkat aturan seperti perwal, sk tim kerja, mou dan pks (perjanjian kerja sama)

Dari 23 instansi vertikal yang melaksanakan pelayanan publik di Kota Cimahi, baru 10 yang sudah menyatakan siap bergabung, kami dari pemerintah kota siap menyediakan ruang pelayanan berikut pemeliharaan secara gratis termasuk listrik dan koneksi internet, dan instansi vertikal cukup menyediakan peralatan kerja dan pendukung operasional.