Peran Politik Perempuan Dalam Pembangunan

       Pembangunan  nasional memerlukan SDM yang berkemampuan dan berkualitas, baik dari sisi iptek maupun kepribadian atau behavior (perilaku), yang dewasa ini sangat populer disebut sebagai SDM berkarakter. Hanya dengan cara ini, cita-cita nasional untuk mencapai kesejahteraan adil dan makmur serta menciptakan masyarakat sipil yang maju akan dapat tercapai.

Perjuangan perempuan politik di Kota Cimahi ini bukan saja soal memenuhi kuota keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan rakyat, pemerintahan atau kepemimpinan publik lainnya, tapi soal meneruskan estafet kontribusi  perempuan menuju indonesia, menuju cimahi maju agamis dan berbudaya.

Selain itu, ruang dan peluang perempuan untuk maju telah  terbuka luas dengan  adanya jaminan regulasi  yang bertemu dengan kebutuhan masyarakat akan hadirnya  pemandu, pelopor, panutan, dan  tokoh yang dapat melakukan transformasi sosial dengan cara-cara yang bermartabat.

Oleh karena itu, menjadi tantangan  seluruh organisasi wanita Kota Cimahi untuk  bisa mengisi ruang tersebut dengan melakukan pendidikan dan pembinaan perempuan politik agar memiliki kualitas yang mumpuni dan siap menanggung tanggungjawab sosial dan politik dalam berkontribusi bagi Kota Cimahi.

Organisasi wanita memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menggerakkan dan mendinamisasikan organisasi dengan prinsip manajemen modern yang sejalan dengan prinsip good organization governance dan sinergi dengan para pemangku kepentingan.

Oleh sebab itu dukungan dari para pengambil kebijakan sebagai mitra,  sahabat,  dan relasi sangat dibutuhkan oleh organisasi wanita dalam mencapai visi dan misinya.

Demokrasi yang sehat, kuat dan produktif harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, perempuan harus berani ambil bagian dalam proses-proses politik di indonesia, termasuk ikut menggunakan hak politik dalam memilih dan dipilih pada pemilihan umum  yang akan datang.

Hingga saat ini, masih banyak perempuan yang tidak menyadari potensi yang mereka miliki untuk turut berkontribusi dan berpartisipasi.

Jika tidak ada proses edukasi dan advokasi, maka akan berakibat  kaum perempuan tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan hak politik mereka dan akhirnya memilih untuk bungkam.

Akibatnya, mereka tak bisa terlibat dalam pembuatan legislasi yang mempengaruhi hak-hak mereka dan tak terwakili dengan baik di lembaga-lembaga pengambilan kebijakan.

Perempuan, memiliki peluang yang besar untuk menduduki posisi poltik di berbagai tingkatan. Sebab secara demografi, penduduk indonesia lebih banyak perempuan dibanding laki-laki.

Berbagai kebijakan untuk perempuan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Begitu juga kesadaran dan kapasitas politik perempuan perlu terus ditingkatkan.

Sehingga ketika duduk di lembaga legislatif dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan arah kebijakan yang berpihak terhadap perempuan dan anak. Saya berharap para perempuan lebih peka terhadap perkembangan aspirasi rakyat.