Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Masa Pandemi Covid-19

   Tidak dapat dipungkiri pandemi covid-19 telah mempengaruhi perekonomian global, dimana dampaknya juga dirasakan oleh Indonesia.

Selama kurang lebih 18 bulan lamanya, virus corona telah menjadi wabah di Indonesia, dimana pandemi ini telah membuat perekonomian Indonesia terguncang.

    Semua indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi, pengangguran, tingkat kemiskinan, hingga purchasing managers index (PMI) manufaktur anjlok.

Berkenaan dengan hal ini, pemerintah pusat sendiri telah menggelar rakornas pengendalian inflasi tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 25 agustus 2021 lalu dan dipimpin langsung oleh presiden republik Indonesia secara virtual dengan mengusung tema “mendorong peningkatan peran UMKM pangan melalui optimalisasi digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan”.

    Pelaksanaan rakornas ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pemerintah daerah Kota Cimahi dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Cimahi.

Salah satu hasil penting yang dibahas dalam rakornas ini adalah agar laju pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga ini meningkat secara signifikan, maka daerah termasuk Kota Cimahi perlu melakukan berbagai antisipasi dan percepatan dalam memulihkan ekonomi pada masa adaptasi kebiasaan baru (akb).

Kota Cimahi telah memiliki tim pengendalian inflasi daerah (TPID) yang berfungsi untuk menjamin stabilitas harga barang terutama kebutuhan pokok sekaligus menjaga tingkat inflasi agar tetap di angka yang proporsional, khususnya yang berkaitan dengan harga pangan.

    Pangan menjadi fokus utama dalam percepatan pemulihan ekonomi saat pandemi ini karena di samping daya beli masyarakat yang kurang sehingga dapat memicu rawan pangan, kondisi alamiah Kota Cimahi yang tidak memiliki banyak lahan pertanian juga menuntut sektor pangan diselesaikan dengan segera.

Penanganan urusan pangan ini berbarengan dengan penyelamatan sektor UMKM yang ikut terkena imbas dari kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang mau tidak mau harus dilakukan demi memutus mata rantai penularan covid-19.

    Ibarat pepatah, UMKM ini sudah jatuh tertimpa tangga pula, karena distribusi produknya seringkali terhambat akibat pelaksanaan PPKM. Disaat yang sama, produk UMKM yang sudah tersebar pun kerapkali kurang diserap pasar akibat daya beli menurun drastis. Tidak sedikit pula pelaku UMKM yang gulung tikar, dimana yang tadinya dapat menyediakan lapangan pekerjan bagi banyak orang, kini untuk sekadar menghidupi keluarga sendiri pun sulit;

    Untuk mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Cimahi telah menggelontorkan berbagai stimulus bagi masyarakat termasuk UMKM. Berbagai bantuan sosial, fasilitasi perbankan, dan stimulus lainnya pun telah disalurkan kepada masyarakat

    Namun demikian, harus disadari bahwa ke depannya perlu dilakukan percepatan agar pertumbuhan ekonomi dapat  bergerak kencang yang pada gilirannya pertumbuhan pada triwulan ketiga terus meningkat secara signifikan.

Atas dasar itulah, saya berharap rakor TPID Kota Cimahi tahun 2021 ini dapat menghasilkan formula dan solusi bermanfaat dalam penyusunan peta ekonomi (roadmap) menuju kearah pemulihan ekonomi cimahi.

    Pemerintah Kota Cimahi mengintruksikan segenap unsur TPID Kota Cimahi, agar segera melaksanakan sinkronisasi terkait anggaran skpd sebagai pendukung kegiatan TPID dan meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung peran TPID Kota Cimahi.

    Segenap unsur TPID juga perlu melakukan persiapan menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait dengan tarif dasar listrik (TDL), harga bbm serta gas elpiji. Disamping itu, bila diperlukan, TPID bisa membuat perencanaan terkait pelaksanaan operasi pasar murah pada saat menjelang hari besar keagamaan dan pada saat kejadian luar biasa. Diharapkan unsur TPID agar dapat menjaga kestabilan distribusi dan harga pangan di Kota Cimahi.