Tahun 2017 Cimahi Tingkatkan Capaian Pembangunan

Majunya sebuah kota, tidak lepas dari perencanaan matang yang dilakukan pemerintah. Tidak heran setiap tahun pemerintah dari mulai pusat sampai dengan daerah melakukan perencanaan tersebut yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan berpedomankan pada berbagai aturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Begitu pula dengan Cimahi dalam hal ini pemerintah kota melakukan hal yang sama dengan kota/kabupaten yang lainnya menyusun perencanaan untuk pembangunan setahun kedepan untuk dijadikan acuan (Satuan Kerja Perangkat Dareah) SKPD dalam melaksanakan kegiatan kerja. RKPD dokumen perencanaan yang sudah dibuat sedemikian rupa disamping perencanaan tahunan juga merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan.

Kebijakan pembangunan di tahun 2017, bagi Cimahi merupakan tahun ke-5 dalam  (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD Kota Cimahi tahun 2012-2017. Sehingga tahun ini jadi tahap pemantapan dalam mendukung kemajuan kota. Dalam proses penyusunan rancangan RKPD 2017, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan berbagai pendekatan, yakni pendekatan politik, teknolratik, partisipatif serta pendekatan atas bawah (top down), dan bawah atas (bottom up). Penyusunan juga dilakukan secara transparansi dan partisipasi, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan mulai dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas, termasuk SKPD.

Target indikator pembangunan Kota Cimahi yang akan dicapai tahun 2017, ada 13 Indikator, di antaranya peningkatan 

1.      Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 76,06 persen pada tahun 2014 menjadi 76,70-77,38 pada tahun 2017.

2.      Indeks Pendidikan dari 74,02 menjadi 90,65-90,92, dan angka kemiskinan dari 5,63 persen turun menjadi 4,90 persen.

Sementara itu dalam RKPD yang disusun untuk tahun 2017, ada sejumlah kegiatan yang jadi prioritas baik di bidang fisik, sosial budaya, ekonomi, maupun pemerintahan. Beberapa prioritas kegiatan di bidang fisik, yakni peningkatan kualitas jalan, trotoar dan drainase, pengembangan transportasi massal yang terintegrasi, peningkatan akses sanitasi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan akses air bersih (100 – 0 -100), pembangunan Ruang Publik Kreatif dan Peningkatan Infrastruktur Techno park Kota Cimahi. Di bidang fisik juga, yang jadi prioritas adalah pengembangan fungsi RTH, revitalisasi Taman Kota dan Cimahi Baranang, penataan kawasan fly over Padasuka, Pembuatan TPST, Bank Sampah dan Reaktor Sampah Mini, pembangunan Under Pass/ Fly Over di Cimahi Tengah, pembangunan double track jembatan Leuwigajah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan sarana olahraga terpadu, pengembangan infrastruktur komunikasi dan informasi.

Sementara di bidang ekonomi, beberapa orioritas kegiatan, yakni optimalisasi Teknopark Kota Cimahi, peningkatan kewirausahaan berbasis teknologi dan pengetahuan bagi UMKM dan koperasi, pengembangan kawasan berbasis potensi lokal 

(sentra-sentra), pengembangan inovasi produk pada klaster-klaster, penggunaan teknologi produksi tepat guna ramah lingkungan, pengembangan klaster perdagangan, apresiasi inovasi 4 klaster dan 3 sentra unggulan di Kota Cimahi dan peningkatan sarana perekonomian.

Untuk prioritas kegiatan tahun 2017 di bidang sosial budaya, yakni pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan jaringannya, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), Akademi Komunitas Negeri, penanganan PMKS, Link & Match Pendidikan, pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dan anak, perluasan kesempatan kerja, koordinasi penanggulangan kemiskinan, peningkatan peran serta pemuda, dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 

Sedangkan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 di bidang Pemerintahan, adalah peningkatan kebangsaan dan solidaritas, peningkatan lembaga kemasyarakatan, pembangunan data centre terintegrasi, revitalisasi kelembagaan dan manajemen Pemerintahan, pengendalian kependudukan, pemenuhan standar pelayanan publik, penegakkan Peraturan Daerah, fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah, penataan batas wilayah melalui mekanisme koordinat, pembinaan dan pengembangan sistem komunikasi dan informasi serta dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.

Prioritas pembangunan tersebut, menilik dari isu strategis Kota Cimahi Tahun 2017. Beberapa isu strategis ini, yakni pemerataan kualitas pendidikan, pemerataan kualitas layanan kesehatan, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, belum optimalnya reformasi birokrasi, kurangnya daya saing masyarakat, tingginya kepadatan penduduk, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur kota, sinergitas pembangunan antar sektor dan wilayah belum optimal, kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang yang sinergis dan berkelanjutan, serta implementasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 

Namun dalam melaksanakan pembangunan, bukan berarti tidak akan ada permasalahan yang dihadapi. Beberapa masalah tersebut, diantaranya belum optimalnya aksesibilitas serta kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, masih tingginya pertumbuhan penduduk, masih rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya kemiskinan serta pengangguran, belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur kota dan sinergitas antar wilayah, dan belum optimalnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan ruang kota

Infrastruktur Penunjang Gerak Ekonomi

Kemacetan lalulintas tidak terbantahkan menghambat laju aktivitas masyarakat. Dari hari kehari dirasakan semakin membebani masyarakat secara psikologis maupun ekonomis. Beban masyarakat ini mau tidak mau, suka tidak suka akan beralih menjadi beban pemerintah. Bagaimana roda pertumbuhan ekonomi akan melambat seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan pertambahan infrastruktur yang tersedia.

Namun demikian pemerintah sebagai regulator tidak berpangku tangan dilakukan berbagai upaya untuk mencari solusi terbaik mengatasi kepadatan lalulintas. Untuk mengurai kemacetan, diperlukan koordinasi berbagai peran pemerintah salah satunya dengan memaksimalkan insfrastruktur jalan dan melakukan inovasi dengan menambah infrastruktur penunjang seperti pembangunan fly over maupun underpass. Terlebih kian hari volume kendaraan terus meningkat hingga sarana jalanpun harus menyesuaikan.

Pemkot Cimahi sendiri sudah berpikir kearah tersebut. Selaian membangun fly over Padasuka, Pemkot Cimahi juga sudah memikirkan pembangunan jalur double track Leuwigajah dan Underpass di Cimahi Tengah.

Pembangunan fly over Padasuka yang dimulai tahun 2016, sebenarnya harus beres di akhir tahun 2016. Namun karena ada permohonan dari Kementerian Perhubungan yang meminta pengerjaan ditunda selama dua minggu, dari tanggal 20 Desember 2016 sampai 8 Januari 2017 karena padatnya angkutan natal dan tahun baru 2017.

"Sebenarnya pengerjaan sudah 97 persen, dan kita optimis selesai di akhir tahun. Tapi kami menerima surat dari Kementerian Perhubungan bahwa selama musim libur panjang arus kereta api akan padat dan akan membahayakan apabila pengerjaan proyek tidak dihentikan sementara. Oleh karena itu pengerjaan dihentikan pada tanggal 20 Desember 2016 sampai 8 januari 2017," kata Benny Bachtiar, Assiten II bidang ekonomi dan pembangunan, Kota Cimahi.

Sayangnnya untuk penyelesaian di tahun 2017, lanjut Benny, pihaknya tidak memasukan anggarannya ke APBD Cimahi 2017. Karenanya anggaran untuk penyelesaian, pihaknya akan mengajukan kembali di anggaran perubahan 2017.

"Kita tidak memasukan ke APBD 2017, karena yakin fly over Padasuka selesai di tahun 2016," ujarnya.

Semetara untuk pembangunan double track Leuwigajah dan underpass Cimahi Tengah, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov Jabar. Hal ini dikarenakan untuk pembangunannya akan menggunakan pembiayaan bersumber dari APBD Prov Jabar sehingga terus berkoordinasi untuk setiap perkembangan.

Double track ini diharapkan akan efektif untuk meminimalisir kemacetan di sekitar wilayah leuwigajah. Sedangkan untuk mengantisipasi kemacetan di Cimahi Tengah, hasil kajian sementara dibangun underpass dibandingkan fly over. Apalagi ada masukan dari pihak TNI kalau dibangun fly over bisa mengganggu fasilitas dan mobilitas TNI. Begitu pula untuk rencana Underpass ini pembangunannya akan menggunakan APBD provinsi sama dengan double track.