Cimahi Mantapkan Penggunaan Software Open Source

CIMAHI-- Untuk menghemat anggaran, setiap pemerintah daerah diminta memaksimalkan keberadaan software berbasis open source (OS). Selain efisien, software ‘gratisan’ pun bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemda masing-masing.

Kasie Interoperabilitas E-Government (E-Gov) Direktorat E-Gov Kementerian Komunikasi dan Informatika Didi Sukyadi mengatakan pentingnya penggunan OS upaya pengembangan software yang sesuai keinginan tidak tertutup. Karena masing-masing instansi dipastikan memiliki tingkat keperluan yang berbeda.

“Kalau menggunakan software yang lain, tentu tidak bisa karena semuanya ditentukan oleh vendor yang sangat ketat,” katanya, kepada wartawan di sela-sela Seminar dan Pelatihan Pemanfaatan Software Berbasis OS di Cimahi, Selasa (11/12).

Menurut dia, Kominfo sejak 2004 telah mengkampanyekan penggunaan OS kepada seluruh pemda terlebih sesuai dengan peraturan bahwa setiap pemda harus menggunakan software yang legal. Apabila menggunakan software yang berbayar, maka bujet anggaran tidak akan tercukupi.

Berdasarkan catatan, kampanye penggunaan OS yang melibatkan lima kementerian ini belum maksimal. Karena baru 20% kabupaten/kota yang memakai piranti lunak komputer berbasis OS. Padahal cara mendapatkannya sangatlah mudah tinggal mengunduh dan bisa diperbanyak sesuai kebutuhan.

Bahkan dalam tataran berikutnya, OS bisa dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan layanan masyarakat yang berbasis integrasi data antar dinas disetiap kabupaten/kota. Karena selama ini ternyata belum terintegrasi dan belum memenuhi kebutuhan antar dinas.

“Selama ini kita ketika membutuhkan data pasti butuh data dari instansi lain. Misalnya, Disdik butuh data dari Disduk, atau Dinsos dan Disdik. Karena beda tupoksi dan sistem elektronik belum terkoordinir dengan baik,” ujarnya.

Untuk itu, diperlukan perencanaan matang dan terkoordinir dengan baik. Hambatan birokrasi, hak akses dan tupoksi harusnya mulai diminimalisir.
“Harus ada yang mengambil peran dan KPDE harus menjadi penjembatan dari aliran data yang ada di Pemkot Cimahi,” ujarnya.(HA)