CIMAHI - Menanggapi rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan menghapuskan PBB pada tahun 2016 nanti, Walikota Cimahi Atty Suharti mengaku tak sependapat dengan hal tersebut.

 

Menurut dia, wacana tersebut harus disikapi serius oleh pemerintah daerah. Sebab, apabila itu terjadi tentu saja bisa berpotensi menggerus pendapatan asli daerah (PAD). 

 

Dia menegaskan, rencana itu belum ada kepastian, apakah penghapusan PBB tersebut hanya untuk masyarakat atau juga mencakup dunia usaha dan teknis penghitungannya.

 

"Ini harus jadi pemacu bagi kita semua dengan menunjukkan komitmen yang serius dalam mengupayakan pengelolaan PBB yang baik, akuntabel, transparan sesuai dengan mekanisme aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya, kepada wartawan, Rabu (4/3/2015).

 

Meski begitu, dirinya ingin agar ada pengelolaan PBB yang profesional. Dengan begitu, pemerintah pusat diharapkan akan mengurungkan niatnya untuk menghapuskan pemungutan PBB.

 

"Kalau PBB dihapuskan modal pembangunan mau dari mana lagi atuh ya," pungkasnya.(ha)