Agar Rumah Tangga PNS Tetap Harmonis, BPKSDMD Cimahi Selipkan Pembinaan Lewat Kultum

Administrator 11 April 2019 145 kali dilihat

CIMAHI - Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi mengaku kerap melakukan pembinaan soal rumah tangga para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Cimahi.

Sekretaris BPKSDMD Kota Cimahi, Heni Tishaeni mengatakan, pembinaan dilakukan sebagai salah satu upaya agar rumah tangga PNS tetap harmonis dan tidak terjadi perceraian. Pembinaan itu dilaksanakan sebulan sekali di Masjid Ass-Salam, Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah.

"Ada pembinaan pegawai rutin di Masjid Ass-Salam. Kalau dulu di Gedung A, dilaksanakan satu bulan satu kali dengan mengundang ulama/ustadz. Nah, di situ biasa suka disampaikan soal-soal keluarga/rumah tangga," bebernya, Rabu (10/4/2019).

Untuk bulan ramadhan, pembinaan akan lebih sering dilakukan, yakni seminggu sekali. Selain itu, dalam pelaksanaan apel rutin, akan diselipkan juga Kuliah Tujuh Menit (Kultum) yang akan diselipkan pembinaan terhadap pegawai. Salah satunya keharmonisan rumah tangga.

Sepanjang tahun 2018, tercatat ada 15 kasus perceraian. Sedangkan tahun 2019, dari kurun Januari-April, sudah ada 10 perkara kasus cerai para PNS atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).

Data itu dihimpun dari Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi, selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membina seluruh PNS se-Kota Cimahi.

Dikatakan Heni, kasus perceraian PNS di Kota Cimahi lebih banyak didominasi oleh perempuan. Alasannya, dikarenakan faktor ekonomi dan sudah tidak ada kecocokan lagi.

"Tahun 2018 ada 15 kasus perceraian. Tahun 2019 sampai dengan April ada 10 kasus perceraian. Asal dinas menyebar pada beberapa dinas. Alasannya, Gak ada kecocockan lagi, jadi sering bertengkar dan nafkah," jelas.

Proses mengurus cerai bagi PNS berbeda dengan non-PNS. Sebab, sebelum melapor ke BPKSDMD, harus terlebih dulu dilakukan mediasi di unit kerjanya hingga tiga kali.

Selanjutnya, bila mediasi tak menemui kesepakatan, maka akan dimediasi lagi oleh BPKSDMD. Jika tak kunjung menemukan solusi, maka BPKSDMD akan melaporkannya ke pimpinan, dalam hal ini Wali Kota Cimahi.

Syarat-syarat administratif cerai bagi PNS itu tertera dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Peraturan Perkawinan dan Izin Perceraian bagi PNS.

Dari jumlah yang terhimpun tadi, lanjut Heni, semuanya sudah dilakukan mediasi sesuai aturan. Namun, tetap tidak menemukan solusi untuk bertahan, dan angkuh sehingga memutuskan untuk bercerai.

"Sudah ada rekomendasi. Maksudnya, setelah dimediasi gak bisa lagi. Jadi sudah diizinkan untuk bercerai," bebernya.

Namun, untuk keputusan inkrah cerainya, itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama (PA) Cimahi, yang berlokasi di Soreang, Kabupaten Bandung. "Kalah sah-nya nanti oleh pengadilan agama," ucap Heni.