CIMAHI.- Wali Kota Cimahi Ajay Muhamad Priatna menerima piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Penghargaan diberikan karena Kota Cimahi sebagai salah satu dari 10 Kota di Indonesia yang memiliki kinerja tertinggi.

Wali Kota Cimahi, Ajay Mu­hamad Priatna mengungkap­kan, raihan penghargaan diberikan berdasarkan peni­laian dan evaluasi yang dila­kukan oleh Tim Evaluasi Ki­nerja Penyelenggaraan Pe­merintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelen­ggaraan Pemerintahan Dae­rah (LPPD) Kota Cimahi Ta­hun 2017.

”Berdasarkan hasil peni­laian dan evaluasi, tim me­nyatakan bahwa Pemerintah Kota Cimahi dinilai memi­liki kinerja tinggi dalam pelaks­anaan urusan wajib dan uru­san pilihan,” ujarnya.

Menurutnya, penilaian ki­nerja tinggi dalam pelaks­anaan urusan wajib dan uru­san pilihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD. Serta Peraturan Pemerin­tah Nomor 38 Tahun 2007 ten­tang Pembagian Urusan Pe­merintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pro­vinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

Walikota mengucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada masyarakat di­karenakan Kota Cimahi men­jadi salah satu Kota terbaik dalam LPPD di Indonesia.

”Saya berharap penghar­gaan ini dapat menjadi moti­vasi ke depan menjalankan pemerintahan betul-betul dapat dirasakan oleh masy­arakat Kota Cimahi,” tandasnya.

Penghargaan yang diberikan bertepatan dengan peringa­tan Hari Otonomi Daerah ke XXIII tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tja­hjo Kumolo dan diterima langsung oleh Ajay di Stadion Diponegoro, Banyuwangi, Kamis (25/04).

Menteri Da­lam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam sambutannya menekan­kan agar peringatan Hari Oto­nomi Daerah dimaknai dengan baik dimana pemerintah dae­rah hadir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

”Pemerintah daerah bisa perankan fungsinya untuk menumbuhkan keman­dirian daerah, transparansi serta akuntabilitas,” katanya.

Menurutnya, otonomi dae­rah harus memberi manfaat untuk daerah dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Otonomi daerah juga harus membuat daerah membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan taat hukum. Sehingga otonomi daerah benar-benar bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

”Setiap daerah juga harus mempunyai inovasi, sehing­ga dapat meningkatkan daya saing sebagai daerah otonom untuk menghadapi persaing­an global,” ujarnya.

Dengan meningkatnya pe­rekonomian masyarakat di daerah, lanjutnya tentu akan memberi dampak terhadap pengurangan angka kemisk­inan, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan serta mendorong penciptaan la­pangan pekerjaan, menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu dapat pula mewu­judkan kerukunan antar suku dan agama, serta meminima­lisir berbagi pengaruh radi­kalisme yang datang dari dalam maupun luar daerah yang mengancam keamanan nasional dan regional.

”Saya berharap apresiasi yang diberikan menjadikan motivasi bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,” tandas­nya.