CIMAHI - Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna mengatakan, pihaknya bakal menggelar operasi yustisi penduduk pasca Idul Fitri 1440 Hijriyah. 

Hal itu disampaikannya usai pelaksanaan apel perdana usai cuti bersama lebaran di Lapangan Apel Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Senin (10/6/2019).

"Kemungkinan ada (operasi yustisi). Kita akan cek langsung penduduk yang datang ke sini (Cimahi)," kata Ajay.

Jika saat pendataan ada pendatang yang belum memiliki kemampuan dan pekerjaan, pihaknya akan terlebih dahulu berbicara dengan keluarganya. "Kita mau bicara sama keluarganya. Gak bisa langsung dikembalikan, bicara dulu," ucapnya.

Dikatakannya, sebelum lebaran, ia sudah meminta kepada para warga Kota Cimahi, khususnya yang mudik agar tidak membawa keluarga atau kerabatnya datang ke Kota Cimahi jika belum memiliki pekerjaan pasti.

Ditegaskannya, pihaknya tidak melarang penduduk luar Kota Cimahi untuk melakukan urbanisasi ke Cimahi. Hanya saja, jika belum memiliki pekerjaan, dikhawatirkan hanya akan menambah angka pengangguran Kota Cimahi.

"Dari awal saya sudah wanti-wanti ke pemudik, jangan bawa bekel (kerabat) kalau belum jelas. Mudik 5 (lima), bawanya 10 orang," ujar Ajay.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, M Suryadi menambahkan, pendatang harus kembali ke kampung halamannya bila tidak memiliki pekerjaan pasti.

"Kita sarankan kembali ( kalau yang belum punya kerja). Nanti kita dialog dulu (dengan warganya (pendatang)," ujarnya.

Rencananya, kata Suryadi, operasi yustisi akan difokuskan di rumah kontrakan atau kos-kosan yang memang kerap dijadikan tempat singgah warga pendatang. Khususnya di wilayah Cimahi Selatan dan Cimahi Tengah.

"Tim kita akan datang ke kosan-kosan. Kalau memang dia bawa famili baru ya, kita cek mau ngapain di sini. Kalau dia misalnya mau tinggal di sini, mau kerja udah dapat kerja ya tinggal kita tanya mau pindah atau bagaimana," jelasnya.

Berdasarkan pasca libur lebaran tahun sebelumnya, kata Suryadi, memang Kota Cimahi ini kerap menjadi tujuan para pendatang untuk mengadu nasibnya tapi memang tidak terlalu banyak. Hal itu, kata dia, karena kondisi perusahaan di Cimahi yang kurang kondusif.

"Prediksi sementara informasi tidak begitu banyak. Tahun lalu kita cek, di Cimahi perusahan banyak yang kolep," ucapnya.

Selain mendata warga pendatang, lanjut Suryadi, pihaknya juga akan mendata warga pendatang yang memiliki Kartu Identitas Musiman (Kipem). Sebab, tegas dia, Kipem hanya berlaku satu tahun dan tidak bisa diperpanjang lagi.

"Kalau dia misalnya tidak mau pindah, tetap masih tinggal di sini saya suruh ambil pilihan mau pindah urus resmi atau dia tidak boleh lagi tinggal di Cimahi karena Kipem cuma satu tahun," pungkasnya.