Dalam
rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang ideal, diperlukan berbagai upaya yang terencana
dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam
pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya, efektivitas dan efisiensi
birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi
dalam menghasilkan output dan outcome organisasi tersebut, proses bisnis yang
berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit
organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja, oleh
karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu
menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi,
misi, dan tujuan organisasi yang selanjutnya disusun standar operasional
prosedur yang merupakan turunan dari proses bisnis yang telah disusun
sebelumnya.
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Bappelibangda
Kota Cimahi melalui aksi perubahan organisasi yang digagas oleh Sekretaris
Bappelitbangda Kota Cimahi Nana Suyatna S. STP, M. Si yang bertajuk AKSI KERJA
PEBISNIS TOP ( Akselerasi
Kinerja Melalui Optimalisasi Proses Bisnis dan SOP ) telah menyusun Peta Proses
Bisnis dan SOP yang diharapkan dapat meningkatkan akselerasi kinerja badan, Peta
Proses Bisnis dan SOP tersebut ke depan diharapkan dapat pula diadopsi dan
direplikasi oleh perangkat daerah yang lain dalam upaya peningkatan kinerja
pada lingkup organisasi Perangkat Daerah masing-masing, oleh karena itu sebagai
upaya untuk menyebarluaskan informasi terkait keberadaan Proses Bisnis dan SOP
tersebut pada hari Rabu 27 Juli 2022 pukul 13.30 sd. selesai bertempat di Aula Gedung
B Pemkot Cimahi, Bappelitbangda Kota Cimahi menyelenggarakan kegiatan
sosialisasi peta proses bisnis dan standar operasional prosedur Bappelitbangda
yang diikuti oleh seluruh unsur pegawai Bappelitbangda serta unsur perwakilan
seluruh perangkat daerah lainnya.Dalam
sambutannya Kepala Bappelitbangda Kota Cimahi Dr. Huzein Rachmadi A. Md, ST,
SE, M. Kes menekankan bahwa “penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi
instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien
antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian
organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan”,
oleh karena itu beliau sangat berharap Peta Proses Bisnis serta SOP yang telah disusun
dapat menjadi salah satu referensi bagi perangkat daerah untuk menyusun Proses Bisnis
dan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula narasumber dari
pihak akademisi Universitas Padjadjaran Bandung Dr. Dedi Sukarno SIP, M. Si,
yang memberikan pemaparan terkait urgensi dari sebuah proses bisnis dan SOP
dari perspektif akademisi dalam meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah.
Lihat video lebih lengkap pada halaman berikut: