CIMAHI.- Pemerintah Kota Cimahi mendorong pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat ikut berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan Kota Cimahi.
Di Kota Cimahi, proses tersebut dilaksanakan melalui musrenbang yang dimulai dari tingkat RW yang bisa disebut dengan Rembug RW, Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, hingga murenbang kota. Pelaksanaan musrenbang dibantu fasilitator yang merupakan para kader perencana pembangunan yang dilatih agar berperan aktif dalam proses-proses partisipasi publik sebagai bagian dari penyelenggaraan musrenbang RKPD. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Penembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Cimahi telah menggelar Pelatihan Kader Perencanaan Pembangunan yang diikuti oleh 200 peserta, terdiri dari 160 orang unsur masyarakatdan 40 orang unsur dari Bappelitbangda, Kecamatan dan Kelurahan.
Pj. Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan yang terencana dalam upaya menuju perkembangan masyarakat dan daerah yang lebih baik sesuai dengan UU 25 tahun 2004 tentang SPPN, dan PERMENDAGRI 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
"Kita berharap perencanaan pembangunan di Kota Cimahi harus berkualitas.
Seperti yang kita ketahui, Cimahi ini serba terbatas terutama dalam kekuatan APBD maka harus bisa berdaya guna, efektif dan efisien. Hal itu diawali dengan proses perencanaan yang baik, kita pastikan melalui kader perencanaan pembangunan ini aspirasi dari masyarakat Kota Cimahi dapat tersalurkan dengan baik," ujarnya.
Pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pendekatan partisipatif, yang biasa dilakukan melalui musrenbang.
"Selain menjamin pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dengan baik, juga kiranya didukung dengan pembangunan tentang data dan faktual kondisi setiap wilayah. Maka dari itu kami berharap para kader ini sering-sering turun ke masyarakat dan dapat menemukan kebutuhan dan aspirasi terkait pembangunan Kota Cimahi," katanya.***