CIMAHI.- Pemerintah Kota Cimahi mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Hal itu dilakukan untuk penyusunan prioritas pembangunan di tahun anggaran 2024.

Kick off meeting penyusunan RKPD 2024 dilaksanakan secara offline di di Aula Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang terdiri dari para Asisten, para Staf Ahli, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Pj. Wali Kota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan mengatakan, penetapan RKPD 2024 akan dilaksanakan pada Juni 2023 mendatang. "Rangkaian dimulai dengan Kick off Meeting untuk penyamaan persepsi antara pemangku kepentingan mengenai penyusunan RKPD tahun 2024, penyampaian tema dan prioritas pembangunan tahun 2024, penyampaian jadwal perencanaan RKPD tahun 2024, serta untuk brainstorming pemangku kepentingan berkenaan perencanaan tahun 2024," ujarnya.

Tema RKPD tahun 2024 yakni "Pemantapan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia". "Meminta para pemangku kepentingan untuk menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Mulai dari tahapan dan jadwal untuk perencanaan dan penganggaran hingga penyusunan master plan untuk meminimalisir hambatan dan resiko yang akan terjadi dalam sebuah pembangunan," ungkapnya.

Menurut Dikdik, perencanaan harus dilakukan sebagai tahapan penting dalam proses pembangunan. RKPD tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi tahun 2023-2026. 

"Masih banyak tantangan yang akan dihadapi Pemkot Cimahi dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karenanya arah kebijakan ini diangkat agar pemerintah dapat menjawab permasalahan pokok yang teridentifikasi dalam RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026, diantaranya isu terkait dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19," jelasnya.

Pihaknya meminta para pemangku kepentingan memperhatikan isu – isu strategis seperti kemiskinan, daya dukung lingkungan hidup, reformasi birokrasi, penerapan e-government dan mewujudkan good governance. Perencanaan juga harus berpihak kepada pembangunan bersifat kewilayahan agar dapat secara langsung dirasakan masyarakat dan tepat sasaran.

"Harus ada perencanaan yang berisi mengenai peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan anggaran yang baik dan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan layanan publik," tuturnya.

Dikdik juga menegaskan perlunya inovasi dalam perencanaan kota yang diharapkan dapat mendorong loncatan capaian kinerja pembangunan baik pada sektor ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan. Serta infrastruktur kewilayahan yang dapat memunculkan identitas Kota Cimahi sebagai Kota yang kreatif dan inovatif dalam berbagai bidang," tandasnya.***