Perbaiki Indeks Kemandirian Fiskal, Pemkot Cimahi Push PAD

CIMAHI.- Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi menyebutkan indeks kemandirian fiskal di Kota Cimahi masih rendah. Dia mengatakan, Kota Cimahi masih sangat bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.

"Indeks fiskal kita termasuk masih rendah, kita masih bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi," kata Dicky di Pemkot Cimahi, Senin (23/12/2024).

Kemandirian fiskal yang masih rendah itu terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi yang hanya sekitar 25 persen atau sekitar Rp 400 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. Sedangkan sisanya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat.

Dicky mengungkapkan, jumlah PAD di Kota Cimahi itu bahkan tak mencukupi untuk membiayai gaji pegawai yang mencapai Rp 600 miliar. "PAD kita itu sekitar Rp 400 miliar, biaya pegawai Rp 600 miliar. Jadi untuk gaji saja memang masih tekor," ucap Dicky.

PAD di Kota Cimahi sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

Namun meski masih rendah, PAD di Kota Cimahi terus mengalami peningkatan dalam setahun terakhir. Sebab, penerimaannya mengalami peningkatan dari Rp 400 miliar menjadi Rp 500 miliar. Hal itu dikarenakan semakin optimalnya penarikan terhadap berbagai sumber pendapatan.

"Ini kabar baik karena tahun 2025 karena PAD sudah 500 miliar. Kita push terus dengan potensi pendapatan yang optimal, penarikan dan sebagainya biar kita gak terlalu bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi," jelasnya.

Selain itu, Dicky membeberkan Kota Cimahi meraih penyerapan dan peningkatan pendapatan asli daerah terbesar yang berujung didapatkannya dana insentif fiskal. "Penyerapan dan peningkatan pendapatan kita cukup besar sehingga kita dapat dana insentif fiskal," ujarnya.