Hut Ri Ke-81, Ngatiyana Tegaskan Pembangunan Cimahi Harus Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cimahi di Lapangan Rajawali, Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kota Cimahi, aparatur sipil negara (ASN), organisasi kemasyarakatan, pelajar, veteran, hingga berbagai elemen masyarakat.

Dalam amanatnya, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian, serta pemenuhan hak dasar masyarakat.

Peringatan HUT Kemerdekaan RI, kata Ngatiyana, menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peringatan HUT Kemerdekaan RI, kata Ngatiyana, menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, pembangunan Kota Cimahi harus berorientasi pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Dalam membangun kota, yang dipikirkan bukan semata-mata berapa besar anggarannya, atau berapa banyak proyeknya. Tetapi satu hal, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat," tutur Ngatiyana.

Ngatiyana memaparkan sejumlah capaian pembangunan selama satu tahun terakhir. Di sektor kesehatan, Pemkot Cimahi telah merampungkan pembangunan Puskesmas Cibeureum yang lebih representatif untuk melayani lebih dari 62 ribu jiwa penduduk. Pemerintah juga melanjutkan revitalisasi Puskesmas Melong Tengah.

Selain itu, seluruh kecamatan di Kota Cimahi kini telah memiliki layanan rawat jalan sore. Layanan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat yang bekerja pada pagi hari untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus kehilangan penghasilan.

Di sektor infrastruktur, Ngatiyana menyebut kehadiran Bundaran Jati turut memperbaiki konektivitas dan mengurai kepadatan lalu lintas. Sementara pembangunan underpass Gatot Subroto–Baros terus dikawal melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada 2025 tercatat mencapai 5,33 Persen.Namun, Ngatiyana menegaskan angka pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kota Cimahi.

Sementara di bidang lingkungan, Pemkot Cimahi terus mendorong gerakan zero to landfill melalui optimalisasi TPST Santiong yang diproyeksikan mampu mengolah hingga 85 ton sampah per hari. Upaya tersebut diperkuat melalui gerakan Sapu Jagat untuk mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Ngatiyana juga menyinggung keberhasilan Kota Cimahi meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13.Menurutnya, predikat tersebut merupakan bentuk amanah dalam pengelolaan keuangan daerah dan bukan sekadar penghargaan seremonial.

Di tengah berbagai capaian tersebut, Ngatiyana mengakui kondisi fiskal daerah masih menghadapi keterbatasan. Namun, ia menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

Efisiensi, kata dia, justru harus dilakukan dengan memilih program secara lebih cerdas, menentukan skala prioritas, serta memastikan setiap anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

"Kita harus semakin cerdas memilih prioritas, harus semakin disiplin mengelola setiap rupiah uang rakyat dan kita harus berani memilih program yang paling besar dampaknya bagi masyarakat," tegasnya.

Ngatiyana juga menekankan bahwa pembangunan Kota Cimahi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seorang diri. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan.

"Kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Ada hal yang harus kita kerjakan sendiri, ada hal yang harus kita kerjakan bersama, dan ada hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Inilah gotong royong dalam wajah pembangunan modern," ujarnya.

Mengakhiri amanatnya, Ngatiyana mengajak seluruh aparatur pemerintah menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai penguat semangat pengabdian, integritas, disiplin, dan profesionalisme.

Ia mengingatkan agar setiap kebijakan dan pelayanan publik selalu ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat.

"Di hari kemerdekaan ini, mari kita jadikan merah putih bukan hanya sebagai bendera yang kita kibarkan, melainkan janji untuk bekerja lebih keras, janji untuk melayani." (Bidang IKPS)**