CIMAHI.- Pengelolaan pajak memiliki potensi dan dampak yang
signifikan dalam mendukung kesuksesan berbagai program, dan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan di kota cimahi. Hal ini dapat dilihat dari
persentase besarnya dukungan pajak terhadap proporsi APBD di bebagai
daerah termasuk di Kota Cimahi.
"Dalam hal ini saya ingin menekankan,
cimahi memang bukan kota besar. Namun saat ini cimahi sudah diakui
sebagai salah satu kota yang sedang berkembang, sehingga butuh dana
pembangunan yang salah satunya bersumber dari pajak yang disetorkan,"
ujar Wakil Wali Kota Cimahi Sudiarto.
Dengan kendala luas wilayah
yang relatif sempit, disertai berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, maka PNS di lingkungan Pemkot Cimahi
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Kota Cimahi, tentu
memiliki kewajiban untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar
dan peka terhadap pajak.
"Salah satunya diwujudkan dengan mendukung
proses pelaksanaan penyusunan dan pelaporan pajak-pajak pribadi yang
wajib dilaporkan oleh PNS," terang Sudiarto.
Lebih jauh dikatakan
Sudiarto, penyadaran PNS akan ketaatan membayar pajak sangat
penting untuk mewujudkan dan mengoptimalkan penerimaan serta
pengelolaan pajak, khususnya pajak pribadi bagi PNS di lingkungan Pemkot
Cimahi.
"Hal ini juga sejalan dengan tekad untuk mempertahankan
opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Presiden RI dalam pemeriksaan
laporan keuangan pemerintah daerah Kota Cimahi di tahun-tahun yang akan
datang," jelasnya.
Menurutnya, setiap PNS tentu harus paham betul
berkenaan dengan hak dan kewajiban sebagai PNS. Apalagi setelah
diimplementasikannya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin PNS, tidak terkecuali yang bekerja di lingkungan pendidikan
dasar dan juga puskesmas.
"Oleh karena itu bersamaan dengan kegiatan
ini, saya menekankan bahwa ada kaitan yang tidak dapat dipisahkan antara
pengelolaan LP2P dengan kedisplinan PNS, karena segala bentuk
keterlambatan dalam penyampaian LP2P termasuk kategori pelanggaran
disiplin bagi PNS. Jangan sampai ada keterlambatan dalam pelaporannya,"
pungkasnya. (ha)