CIMAHI - Pemkot Cimahi berupaya keras untuk mempertahankan prestasinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, sejak tiga tahun silam Cimahi berturut-turut meraih penghargaan tersebut.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Hella Haerani mengatakan, mendapatkan WTP tentu merupakan sebuah prestasi membanggakan. Itu artinya, laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dianggap memenuhi standar dan tertib administrasi.

"Mereka yang dapat opini WTPpun banyak keuntungannya karena kita bisa mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah)," kata Hella, kepada pewarta, Kamis (19/1).

Demi mempertahankan gelar tersebut, pihaknya terus menggalang koordinasi lintas SOPD terkait di lingkungan Pemkot Cimahi. Dalam memberikan penilaian, auditor tentu saja langsung memeriksa kondisi lapangan.

Mereka memeriksa tidak hanya audit keuangan, tapi juga seluruh aset yang ada di Kota Cimahi. Tentu saja, auditor itu memiliki kriteria tersendiri. Dengan demikian, dirinya meminta kepada seluruh SOPD untuk ikut tertib administrasi demi memudahkan laporan yang diberikan.

"Tentunya penilaian oleh BPK dari segi laporan-laporan. Setiap tahun diadakan audit oleh BPK," ujarnya.

Jika memang ada kekuranga, kata Hella, pihaknya dipastikan akan memperbaikinya, "Dari kekurangan kita coba memperbaiki dari kekurangan yang ada,” ujarnya.

Pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPDP) didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010, dan Permendagrai Nomor 64 Tahun 2013 tentang Implementasi Pemerintah Berbasis Akrual.