CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi menegaskan seluruh aparatur Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) selalu berkomitmen untuk memberikan data sedetail mungkin kepada tim pemeriksa dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Muhammad Yani mengaku optimistis dapat meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2017. Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti ketua tim serta pengendali teknis.

“Terkait dengan pemeriksaan regulasi tiap tahun. Apapun hasilnya nanti, itu merupakan potret yang sebenarnya di Kota Cimahi," katanya, kepada pewarta, Jumat (10/3).

Menurutnya, masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi itu tetap tak mengurangi keyakinannya untuk mendapatkan kembali WTP. Pasalnya, dari sisi mekansime pelaporan keuangan daerah, secara umum relatif baik.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Hella Haerani mengatakan, Kota Cimahi sudah mendapatkan penghargaan WTP dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2014, 2015 serta 2016.

"Optimis harus mempertahankan WTP karena banyak keuntungan, kita mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah (DID)," kata Hella.

Untuk mempertahankan penghargaan WTP, kata Hella, pihaknya selalu melaksanakan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPDP) didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010, dan Permendagrai Nomor 64 Tahun 2013 tentang Implementasi Pemerintah Berbasis Akrual. (HDA)