CIMAHI - Dinas Pendidikan Kota Cimahi mengakui tidak melarang pihak sekolah untuk merekrut guru honorer guna menutupi kekurangan tenaga pengajar. Pasalnya, berdasarkan hasil kajian dari 124 Sekolah Dasar (SD), jumlah kekurangan gurunya mencapai 350 orang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrawahan mengatakan, meskipun mengalami kekurangan tenaga pendidik, pihaknya memastikan tidak ada ketimpangan karena melakukan managemen. Caranya adalah meratakan tenaga pendidik yang ada dan disebar sekolah-sekolah yang membutuhkannya.

"Memang ada kekurangan guru, tapi kita sebar. Sehingga antara satu sekolah dan sekolah lainnya tidak sampai mengalami ketimpangan ketersediaan guru," katanya, kepada pewarta, Minggu (3/4).

Karena kurang guru itulah, maka sekolah diperbolehkan mempekerjakan guru honorer. Sedangkan mengenai kesejahteraan guru tersebut, itu tergantung dari kemampuan masing-masing sekolah.

Menurutnya, pihak sekolah diberikan keleluasaan untuk memikirkan kesejahteraan para guru honorer ini dengan memanfaatkan alokasi dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar 15%.

"Kita berikan keleluasan sekolah. Kita hanya bisa menganjurkan agar sekolah berkewajiban memikirkan kesejahteraan guru honorer," ujarnya.

Tak dipungkirinya, meski honorarium untuk guru honorer itu bisa diambil dari BOS dengan alokasi maksimal 15%, kesejahteraan guru masih jauh dari harapan. Sejumlah keperluan guru semacam jaminan sosial tidak akan cukup tercover dari BOS.

Pada akhirnya, Didik mengakui bahwa kekurangan guru itu tidak serta merta bisa disiasati dengan merekrut guru honorer, mengingat pendanaan yang dimiliki sekolah negeri terbentur oleh aturan pemerintah.

"Kebutuhan dan kesejahteraan guru hanya bisa dijawab dengan status mereka menjadi guru dengan pegawai negeri. Kami harap agar pemerintah pusat mengevaluasi tentang kebijakan moratorium," pungkasnya. (HDA)