CIMAHI - Ombudsman Jawa Barat menilai SMK Negeri 1 Cimahi layak menjadi percontohan sekolah lainnya di Jawa Barat dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pasalnya, sekolah tersebut dianggap telah memiliki sarana dan prasarana serta mekanisme pengawasan yang paripurna.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman perwakilan Jawa Barat, Haneda Tri Lastoto saat memantau UNBK di tiap daerah yang salah satu sekolah yang dikunjungi adalah SMKN 1 Kota Cimahi.

"Dalam hal pengawasan sekolah ini jelas menerapkan aturan yang jelas dan tegas dengan melarang pejabat masuk ruangan ujian saat melakukan pemantauan. Karena itu jelas mengganggu konsentrasi siswa," katanya, kepada pewarta, Senin (3/4).

Menurutnya, sepanjang 2016 lalu masih menemukan pelanggaran yang dilakukan pejabat publik dengan melakukan seremonial di dalam ruang kelas tempat UNBK berlangsung. Untuk itu, pihaknya ingin memastikan hal itu tidak terjadi di Cimahi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan menambahkan, pelaksanaan UNBK sudah sepenuhnya siap digelar jauh-jauh hari sebelum pengalihan kewenangan tata kelola oleh Pemprov Jabar dan jenjang pendidikan menengah pun sudah menyatakan kesiapannya.

"Kami sih berharap nilai integritasnya meningkat. Kota Cimahi relatif lebih siap dibandingkan dengan daerah lain dalam melaksanakan UNBK ini," ungkapnya. (HDA)

Disebutkannya, ada 45 sekolah di Cimahi yang menggelar UNBK dengan jumlah peserta didiknya mencapai 7.000 siswa. Banyaknya, peserta didik dan jumlah sekolah yang mengikuti UNBK, membuat pihaknya melakukan persiapan secara matang.

"Yang menjadi fokus tidak hanya penyediaan komputer tapi bagaimana membuat siswa nyaman selama berlangung ujian dengan begitu pelaksanaan UNBK ini berkualitas," pungkasnya.