CIMAHI.- Penajaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022 dilakukan lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Cimahi di Hotel Endah Parahyangan Jalan Jenderal Amir Mahmud Kota Cimahi, Senin (29/1/2018). Diharapkan RPJMD tersebut benar-benar tepat sasaran dalam pelayanan dan pembangunan.

"Melalui Musrenbang ini, InsyaAllah bagaimana penyusunan program pembangunan sesuai visi misi kami, apa yang dijanjikan dulu di kampanye akan terakomodir dan akan sejalan dengan RPJMD kedepan," ujarnya.

 Di tahun 2018 yang paling prioritas seperti kesehatan dan penuntasan banjir Melonh. "Kami menambah 15 ambulance di tiap kelurahan dan membuat puskesmas rawat inap. Sinergitas RT-RW. Lalu penyelesaian banjir Melong itu sudah masuk rencana yang akan dilakukan," sebutnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Cimahi, Tata Wikanta mengatakan, Musrenbang RPJMD merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas, menyepakati rancangan, mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan.

"Pemerintah Kota Cimahi terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul dalam salah satu misinya yang akan dituangkan dalam RPJM Kota Cimahi tahun 2017-2022. Sasaran yang ingin dicapai antara lain meningkatkan aksesibilitas pendidikan, kualitas pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang," ungkapnya.

Berdasarkan Undang Undang (UU) nomor 23 Tahun 2014, RPJMD merupakan penjabaran visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.

RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun masa bhakti kepala daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. "Penyusunan RPJMD mengintregasikan rancangan RPJMD dengan rancangan rencana strategis (Restra) perangkat daerah serta masukan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan, konsultasi publik dan Musrenbang," paparnya.

(RR)***