Kelurahan Cantik 2026 Dicanangkan, Cimahi Perkuat Pembangunan Berbasis Data dari Tingkat Kelurahan

CIMAHI — Pemerintah Kota Cimahi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi resmi mencanangkan Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) Tahun 2026 pada Rabu (3/6) bertempat di Ballroom Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. 

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan pentingnya penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Cimahi. 

“Program Kelurahan Cinta Statistik merupakan langkah nyata untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan disusun berdasarkan data yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ngatiyana dalam sambutannya.

Ngatiyana menegaskan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, mulai dari pengelolaan sampah, kemiskinan, stunting, ketenagakerjaan, hingga pelayanan dasar, memerlukan penanganan yang didasarkan pada data yang akurat. 

Dengan demikian, setiap program yang dirancang dapat lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga.

Ngatiyana juga menyoroti capaian Kota Cimahi pada tahun 2025 melalui Kelurahan Cipageran yang berhasil meraih Juara II Program Kelurahan Cantik tingkat Provinsi Jawa Barat dengan mengangkat tema pengelolaan sampah.

Prestasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas data dan pengelolaan informasi di tingkat kelurahan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengidentifikasi persoalan serta merumuskan solusi yang efektif bagi masyarakat.

Berbekal pengalaman tersebut, pada tahun 2026 Kota Cimahi mengusulkan tiga kelurahan untuk mengikuti Program Kelurahan Cantik, yakni Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Setiamanah, dan Kelurahan Pasirkaliki. 

Ketiga kelurahan tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan dalam pengelolaan data sekaligus menumbuhkan budaya pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan pemerintahan.

“Dengan data yang akurat, maka kita berbicara dan mengambil keputusan berbasis data,” ujar Ngatiyana.

Melalui Program Kelurahan Cinta Statistik Tahun 2026, Pemerintah Kota Cimahi berharap pengelolaan data di tingkat kelurahan semakin kuat sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. (Bidang IKPS)***