Pemkot Cimahi Paparkan Proses Rebranding RSUD Cibabat, Lalui Kajian Panjang dan Libatkan Masyarakat

CIMAHI - Pemkot Cimahi menggelar konferensi pers terkait perubahan nama RSUD Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya, bertempat di Hall Gedung B Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Senin (27/7/2026). Kegiatan yang dihadiri Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, dan Direktur RSUD Cibabat ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi isu yang beredar di masyarakat Kota Cimahi terkait perubahan nama atau rebranding fasilitas kesehatan tersebut.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, rencana rebranding RSUD Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya digagas pada saat peletakan batu pertama pembangunan Unit Pengelola Darah RSUD Cibabat pada 5 Agustus 2025 lalu. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Kota Cimahi terhadap pelayanan RSUD Cibabat yang saat itu dinilai kurang memuaskan. 

Lanjutnya, pengkajian rebranding ini melibatkan penyedia profesional yang sebelumnya turut serta dalam kajian penggunaan tagline Cimahi Campernik. Tahapan kajian ini meliputi tahap In-Depth Interview antara pihak penyedia profesional dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota, kemudian berlanjut ke tahap Focus Group Discussion pada 13 Mei 2026 yang turut melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama dari tiap kelurahan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan dari unsur akademisi melibatkan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani dan Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Ilmu Sejarah Unpad.

Hasil paparan selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD Kota Cimahi untuk mendapatkan persetujuan. Bila tidak disetujui, maka dapat diganti dengan nama lain atau dibatalkan, dan bila disetujui, DPRD akan melaksanakan Sidang Paripurna, menerbitkan Peraturan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi SK Wali Kota, dan melakukan verifikasi nama atau database nasional di Kementerian Kesehatan.

Wali Kota meminta agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap proses rebranding RSUD Cibabat yang masih akan menempuh jalan yang panjang dan melalui serangkaian prosedur mekanisme. Menurutnya, pihak Pemkot Cimahi hanya berperan mengusulkan dan mengajukan persetujuan perubahan nama fasilitas kesehatan tersebut. (Bidang IKPS)***