Pembangunan Sanitasi di Kota Cimahi

Kota Cimahi bukanlah sebuah kota besar. Kota dengan moto Saluyu Ngawanpun Jati Mandiri ini terletak di Jawa Barat, memiliki luas 40,25 km² dan populasi sekitar 600 ribu jiwa tidak seluas dan sepadat kota kabupaten lain di provinsi tersebut. Cimahi dikenal sebagai kota Tentara, karena 30% wilayahnya ditempati oleh militer. Sisanya merupakan wilayah industri dan permukiman penduduk. Walaupun tidak memiliki cukup sumberdaya alam, Cimahi bertekad menjadi kota yang dapat dibanggakan warganya dalam berbagai hal. Termasuk sanitasi.

Kota Cimahi patut berbangga. Baru-baru ini kota ini mendapatkan penghargaan SSA kategori TOP-10 adalah perhargaan tertinggai Smart Sanitation Award yang memilih 10 kota kabupaten terbaik dalam pengelolaan sanitasi. Dari 10 kota kabupaten terbaik yang menerima SSA Award 2018, Kota Cimahi menjadi masuk jajaran 3 kota sanitasi terbaik di Kota Jambi

Perhatian pada pembangunan sanitasi bukan hal baru bagi Kota Cimahi. Walikota sebagai Kepala  Daerah terlebih dahulu memastikan sanitasi di wilayahnya berjalan dengan baik. Pertama, pemimpin harus memahami pentingnya sanitasi, karena akan mudah mendapatkan dukungan dari seluruh jajaran dan masyarakat. Ketika pemimpin terpicu, maka pemicuan ke masyarakat bisa dijalankan.

Walikota saat ini, Ir. H. Ajay Muhammad Priatna M.M., juga memberikan perhatian yang besar pada sanitasi dengan menjadikan sanitasi sebagai prioritas pembangunan Kota Cimahi. Tingginya komitmen kepala daerah merupakan salah satu bentuk keberhasilan advokasi Pokja Sanitasi. Kerjasama lintas sektor (antar-SKPD) juga menjadi kebanggaan Kota Cimahi. Meskipun program-program lebih banyak diarahkan dan dikoordinasikan Bappeda, tetapi acuan utamanya adalah Memorandum Program Sanitasi yang secara berkala dievaluasi dan dimutakhirkan bersama. Pokja mengawal proses penganggaran melalui Bappeda. Sejak awal, Pokja juga telah melibatkan Tim SKPD dan Tim Perumus Anggaran untuk memastukan proses buy-in. Untuk mendorong implementasi, Pokja melibatkan Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD dalam sinkronisasi program/kegiatan. Dengan demikian, sejak awal Sekda mengetahui rencana-rencana program/kegiatan sanitasi, mengamanatkan pada setiap SKPD untuk berkomitmen dalam implementasi SSK/MPS, dan memonitor pemelalui laporan yang diterimanya.

Salah satu contoh baik dalam kerjasama lintas sektor adalah kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Dinas Kesehatan dalam implementasi program PPSP melalui penguatan pilar-pilar STBM.Pemicuan dan berbagai sosialisasi yang diarahkan untuk membangun modal sosial di masyarakat dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan penyiapan infrastrutur kepada masyarakat yang terpicu dilakukan oleh Dinas PUPR. Kerjasama ini dilakukan sejak penganggaran untuk menjamin tidak ada yang tumpang tindih. Hasilnya dapat diterima semua pihak dan lebih menjamin adanya “rasa memiliki” masyarakat untuk menggunakan dan memelihara sarana sanitasi yang dibangun.

Sanitasi selalu digaungkan sebagai kegiatan prioritas dan dihubungkan dengan isu-isu mendasar pengelolaan kota yang menjadi perhatian masyarakat, seperti: kekumuhan, titik-titik genangan air, pertumbuhan permukiman kumuh, dan sebagainya. Sanitasi juga dapat menjadi bahan advokasi utama ke legislatif dan eksekutif. Misalnya, pembangunan sanitasi dihubungkan dengan penambahan aset, sebagaimana dimandatkan UU mengenai belanja daerah, dalam rangka merealisasikan rencana pembangunan.

Untuk memastikan penyediaan lahan infrastruktur sanitasi. Kota Cimahi mengupayakan peningkatan belanja modal hingga 30% agar bisa memiliki aset dalam bentuk bank tanah seluas 10 hektar, yang nantinya dialokasikan untuk fasilitas pengolahan limbah. Keterbatasan dan kesediaan lahan menjadi kendala besar bagi Kota Cimahi. Beberapa acara sosialisasi pun dilakukan untuk membangun modal sosial untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Kota Cimahi mampu menjaga kepercayaan donor. Awalnya Cimahi menerima bantuan dari Indonesia Infrastructure Iniciative(IndII), yang didanai Pemerintah Australia lewat AUSAID di tahun 2012 untuk pembuatan master plan air limbah. Kepercayaan berlanjut dengan diadakannya kerjasama untuk penyusunan dan implementasi detail engineering design (DED). Selanjutnya, mitra-mitra lain seperti ADB dan MSMIP turut menjalin kerjasama. Hal ini menunjukkan, satu keberhasilan mendorong keberhasilan lain, bila kualitas kerja selalu dijaga.

Kota Cimahi berupaya meningkatkan pela yanan pengelolaan air limbah domestik terpusat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengikuti program hibah sanitasi bantuan dari Australia. Meskipun memperoleh penghargaan atas program sanitasinya, tingkat pencapaian Millenniun Develop ment Goals (MDGs) Kota Cimahi di bawah target pemerintah. Kota Ci mahi baru 63,14 persen, sedangkan target pemerintah 64 persen.

Untuk mencapai target tersebut, pemkot memerlukan dana yang cukup besar. Sementara, alokasi dana yang ditetapkan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak mencukupi.

Hal inilah yang mendorong Kota Cimahi bekerja sama dengan Australia melalui bantuan AusAID tahap II untuk program hibah sanitasi (sAIIG). Australia memberikan hibah kepada pemkot untuk membangun sarana sanitasi. Hibah yang diberikan berbasis hasil. Artinya, hibah di be rikan apabila program yang dibuat sudah berjalan dengan sukses.

Australia memberikan dana hi bah kepada pemerintah pusat senilai 240 juta dolar Australia melalui Ke menterian Keuangan. Untuk sanitasi, dananya mencapai 40 juta dolar Australia. Sebanyak 5 juta dolar Australia diberikan kepada lima kota, termasuk Kota Cimahi.