Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Untuk Mewujudkan Satu Data Vaksin COVID-19

CIMAHI - Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE / Elektronic Government / e-Gov) di lingkungan instansi pemerintah merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangka menciptakan media informasi dan birokrasi pemerintah yang transparan dan bersifat global kepada publik, seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Mencermati motivasi kebijakan pengembangan Digital Government Service, maka dapat digaris bawahi beberapa hal orientasi mendasar yang terkait dengan pengembangan E–Government, yaitu :

1.         Penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini berkaitan dengan transformasi pada lingkungan masyarakat global yang menuju pada era informasi melalui media elektronik. Pemerintah harus mampu memberikan layanan informasi yang komprehensif kepada masyarakat dan memberikan kebijakan yang tepat sehingga dapat menghilangkan kesalah-pahaman antar komponen kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat meletakan bangsa Indonesia dalam posisi yang seba salah.

2.         Tuntutan masyarakat mengenai pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya, tidak kaku dan mudah dijangkau serta keinginan masyarakat agar aspirasi mereka dapat didengar dan tersampaikan kepada pemerintah.

3.         Peningkatan hubungan kerjasama pemerintah dengan sektor swasta untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership) yang terbuka / transparan.

4.         Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengelolaan organisasi pemerintah yang lebih baik.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai instansi pemerintah yang memiliki beberapa tugas,  salah satunya adalah memberikan layanan informasi kepada masyarakat, diharapkan dapat memberikan layanan informasi dengan cepat, tepat dan mudah dijangkau.

Selain dari itu semua unit kerja di Pemerintah Daerah Kota Cimahi dituntut dapat menghasilkan suatu informasi yang ditujukan untuk internal kepemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan – kebijakan yang akan diputuskan.

Dengan demikian maka pengembangan Digital Government Service di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi merupakan satu keharusan untuk memberikan layanan yang tepat guna serta sebagaimana amanah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didalamnya mengandung pesan bahwa, pengembangan E–Government  memiliki orientasi pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Manfaat – manfaat yang ingin dicapai dalam penerapan SPBE adalah sebagai berikut :

1.     Mewujudkan penerapan e-government secara sistematis melalui penyediaan infrastruktur sistem berbasis elektronik.

2.     Kemudahan pemerintah dalam pelayanan dan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3.     Kemudahaan masyarakat dalam mendapatkan informasi.

4.     Kemudahan dalam pembuatan laporan-laporan dan penyajian data dan informasi untuk kebutuhan internal.

Penerapan SPBE dalam masa pandemi khususnya dalam mendukung program vaksinasi yang akan dilaksanakan adalan dengan dibuatnya sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19 yang terintegrasi. Pemerintah menggandeng dua BUMN, Telkom dan Bio Farma sebagai penanggung jawab hingga pendistribusian vaksin sampai ke masyarakat.

“Di dalam masing-masing program ini baik vaksin bantuan pemerintah atau mandiri, ada proses distribusi, ada proses pendaftaran serta vaksinasi, ada proses layanan vaksinasinya dan tentu ada proses penggabungan data. End to end process ini bukan sesuatu yang simpel dan mudah. Karena ini mungkin pertama kalinya kita punya hajatan sebesar ini, terutama di bidang health care ya,” terang Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), Soleh Ayubi,dalam Webinar KPCPEN, dengan tema ‘Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19’, Selasa (24/11/2020).

Seluruh data saat ini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintergrasian antar kementerian dan lembaga terkait. “Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya, kementerian atau lembaga, operator telco untuk validitas calon penerima vaksin,” ujar Fajrin Rasyid, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk pada kesempatan yang sama.

Mantan bos Bukalapak ini yakin dengan sistem yang tengah dibangun ini dan akan lebih mempermudah dan mempercepat proses vaksinasi. “Nanti ketika vaksin sudah ada, kita akan memonitor produksi, bagaimana pengirimannya, jumlahnya dan di-matching-kan dengan kebutuhan vaksin tadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sistem vaksinasi ini akan langsung dapat memberikan data berdasarkan prioritas atau sasaran yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini kemudian akan digunakan untuk program vaksinasi bantuan pemerintah, maupun jalur  mandiri. “Sehingga orang yang terdaftar di satu sistem, tidak terdaftar di sistem lainnya,” tambah Fajrin.

Sebagai pihak produsen dan distributor vaksin COVID-19, Bio Farma memastikan keamanan hingga ketersediaan vaksin yang akan dipantau secara digital. Sistem ini akan melabeli botol hingga tempat penyimpanan vaksin dengan barcode - menjadi model pertama di Asia Tenggara. “Ada informasi detail mengenai ID-nya, kapan akan expired, batch number-nya berapa, serial number-nya berapa, dan seterusnya ada. Ini adalah mungkin yang pertama kali di Asia Tenggara,” terang Soleh Ayubi.