Jurus Jitu Pemerintah Cegah Dampak Resesi Ekonomi Tahun 2023

Ekonomi dunia diprediksi akan masuk ke dalam jurang Resesi di tahun mendatang, hal itu disebabkan oleh tren kenaikan suku acuan bunga yang dilakukan sebagian besar bank sentral di dunia secara bersamaan. Ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.

Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara umum Resesi ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara mengalami penurunan berdasarkan dari Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah pengangguran maupun pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif selama dua Kuartal berturut-turut.

Hal tersebut tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah, tak terkecuali Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Cimahi tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menyelenggarakan Diseminasi Prospek Perekonomian Global, Nasional dan Regional.

Sampai dengan tahun 2019 lalu Kota Cimahi mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat setiap tahunnya, bahkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi cenderung lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat.

Namun Dampak pandemi Covid19 yang melanda Indonesia dan dunia internasional pada tahun 2020 lalu membuat kinerja perekonomian Kota Cimahi mengalami kontraksi mencapai 2,26% dan menurunkan daya beli masyarakat serta produktivitas lapangan usaha.

Di tengah upaya pemulihan ekonomi tersebut keadaan belum sepenuhnya kembali seperti sediakala,  isu Resesi ekonomi yang akan terjadi pada tahun 2023 menjadi isu hangat di tengah masyarakat.

Beberapa sektor ekonomi akan mengalami dampak jika Resesi benar terjadi sebut saja sektor energi, sektor perbankan bahkan hingga sektor bahan baku.

Tetapi masyarakat tidak perlu begitu khawatir,  karena pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir dampak dari Resesi ekonomi salah satunya ialah pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tim ini akan bekerja untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pengendalian inflasi pangan serta inflasi inflasi ekonomi lainnya.

Penguatan sektor ekonomi berbasis kerakyatan juga menjadi salah satu jurus pemerintah dalam meminimalisir dampak Resesi ekonomi yang terjadi,  penguatan daya beli masyarakat terhadap UMKM hingga pembelian barang dengan komponen dalam negeri yang tinggi menjadi salah satu resep tambahan pemerintah yang sedang dilakukan hingga saat ini.

Kesadaran akan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM dalam keberlangsungan ekonomi nasional harus disertai dengan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah untuk dapat mengelola dan meningkatkan peran UMKM itu sendiri agar dapat terus tumbuh dan berkembang.

UMKM dapat menjadi penggerak utama roda perekonomian yang relatif tangguh sebagaimana yang telah terbukti Pada saat Indonesia dilanda oleh pandemi Covid-19.