Pemerintah Pusat Optimis Target Pembangunan Tahun 2024 Akan Tercapai

Dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang digelar Bulan Agustus Tahun 2023 Lalu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan enurunan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. “Terkait dengan kemiskinan ekstrem yang pada Maret 2023 mencapai 1,12 persen dari target pada 2024 antara 0 hingga 1 persen, jadi ada penurunan 0,62 persen dibandingkan pada 2022. Garis kemiskinan ekstrem itu dihitung berdasarkan 1,9 USD per kapita per hari,” urai Menteri PPN Suharso Monoarfa sebagaimana di Kutip dalam website resmi Bappenas.

RKP 2024 menargetkan sejumlah  sasaran pembangunan, meliputi Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,7 persen, Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7 persen, nilai Rasio Gini 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27, Nilai Tukar Nelayan 107-110, dan Nilai Tukar Petani 105-108. Target pertumbuhan ekonomi pada ditentukan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya kenaikan suku bunga, dinamika kondisi geopolitik, dan menurunnya kontribusi ekspor. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang baik, berada di atas lima persen selama tujuh triwulan berturut-turut. “Indonesia tumbuh 4,17 persen atau 5,11 persen sepanjang semester satu pada 2023, lebih baik dibanding Vietnam, Amerika Serikat, dan Korea Selatan,”

APBN didesain sebagai shock absorber sekaligus sebagai akselerator transformasi ekonomi serta menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “GDP (Gross Domestic Product) per kapita Indonesia sudah masuk ke Upper Middle Income, inflasi kita juga sudah mulai terkendali. APBN tetap menjadi instrumen penting yang diandalkan untuk menghadapi dinamika global, stimulus ekonomi, dan kesejahteraan,” imbuh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sebagai bagian akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, RAPBN 2024 berperan penting untuk mewujudkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. RPJPN 2025-2045 menargetkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dengan lima sasaran utama, yakni pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.

tanpa adanya kolaborasi yang baik dan harmonis antara pusat dengan daerah maka target pembangunan pasti sulit dicapai.

Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat 21 persen indikator pembangunan nasional yang memiliki kinerja stagnan dan menurun.

Karena itu, diperlukan kerja ekstra dalam menuntaskan target-target yang hendak dicapai pemerintah.