REFLEKSI 14 TAHUN KOTA CIMAHI

Sejak pertama kali memperoleh status otonom pada tanggal 21 juni 2001, sampai hari ini Kota Cimahi hanya memiliki 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Namun demikian, jumlah penduduknya hampir mencapai 600 ribu jiwa. Artinya, secara demografis, Cimahi merupakan kota yang sangat padat. Sejalan dengan itu, karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pusat didasarkan pada luas wilayah, maka APBD Kota Cimahi pun relatif paling kecil diantara daerah-daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat.

Banyak fenomena menunjukkan bahwa dulu di awal pelaksanaan otonomi daerah, sebagian besar pemerintah daerah melakukan kegiatan APBD hanya berorientasi pada pembelanjaan anggaran. Hampir semua daerah mengandalkan DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber kekuatan APBD. Namun, seiring dengan semakin gencarnya tuntutan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dewasa ini pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membina Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Daerah yang hanya mengandalkan DAU dan DAK dari pusat pasti akan jauh tertinggal dari daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya melimpah. Di Kota Cimahi sendiri, seperti diketahui bersama bahwa kota ini  tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai. Dengan luas wilayah yang sempit dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, maka wajar apabila kemudian Cimahi dihadapkan pada masalah demografis yang kemudian berimbas pada munculnya permasalahan social, ekonomi dan lingkungan, khususnya menyangkut akses warga masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak.

Disisi lain, seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan untuk memenuhi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat maupun sarana dan prasarana infrastruktur umum terus mengalami peningkatan, sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk kota ini yang rata-rata mencapai sekitar 2,3% per tahun sehingga volume belanja daerah pun setiap tahun mengalami peningkatan.

Untuk merealisasikan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri. Oleh karena itu, sejak tahun anggaran 2013 lalu, pemerintah kota telah berusaha meningkatkan realisasi pencapaian pendapatan daerah, agar dapat memenuhi target idealnya yaitu 20% dari total APBD. Untuk mencapai target ini, maka yang paling diharapkan adalah pemasukan dari pajak dan retribusi daerah.

Agar target 20% ini dapat tercapai, maka partisipasi yang aktif dari warga masyarakat sangatlah penting dengan senantiasa taat membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyusunan rencana pembangunan di era desentralisasi saat ini, daerah belum bisa lepas dari program pusat dan provinsi. Artinya bukan hanya tuntutan masyarakat Cimahi saja yang harus masuk dalam perencanaan, tetapi program-program dari pusat seperti MP3EI,  e-KTP, program sanitasi, Green Development, dan program lain harus masuk dalam rencana kerja karena selain bagian dari Jawa Barat, Cimahi juga bagian dari NKRI.

Berbagai program nasional ini telah berupaya untuk diakomodir oleh seluruh SKPD terkait di lingkungan Pemkot Cimahi selama tahun 2015 ini. Akan tetapi, semua  kebutuhan dan tuntutan itu tidak mampu dibiayai sepenuhnya dari APBD sehingga mengharuskan Pemkot Cimahi menentukan skala prioritas. Dengan menentukan skala prioritas ini, maka Pemkot Cimahi juga harus bisa menyelaraskan diri dengan berbagai program nasional yang saat ini tengah digalakkan.

Salah satu program nasional ini adalah rencana pembangunan 100 science and technopark (STP) yang telah dicantumkan dalam RPJMN tahun 2015-2019. Khusus untuk Tahun 2015 ini, pemerintah menargetkan akan membangun 65 STP di berbagai daerah.

Program ini sendiri adalah bagian dari perwujudan visi dan misi “NAWACITA” Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Nawa Cita ke-6 yang berisikan tentang niatan untuk membangun sejumlah science and technopark di daerah-daerah, politeknik, dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.

Tentu merupakan sebuah kebanggaan besar bagi Pemerintah Kota manakala Cimahi ditunjuk sebagai salah satu lokasi pembangunan technopark. Dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2012-2017 sendiri, pembangunan technopark ini sejalan dengan misi ke-1 (Mewujudkan Kreatifitas Dalam Segala Bidang) dan misi ke-6 (Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan) yang bermuara pada pengembangan sistem inovasi daerah untuk mengembangan kewirausahaan yang didukung oleh kemajuan teknologi yang berbasiskan potensi local.

Terkait hal ini, Alhamdulillah, pada Kamis tanggal 7 Mei 2015, Pemkot Cimahi telah melakukan  penandatanganan kerjasama bersama dengan beberapa daerah lainnya, dimana dalam hal ini Kota Cimahi ditetapkan sebagai satu dari sembilan taman sains dan teknologi atau Science and Techno Park (STP) yang berada dibawah binaan BPPT. Perjanjian kerjasama antara BPPT-RI selaku pendamping ini diselenggarakan dengan beberapa SKPD terkait yaitu Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Diskopindagtan, KAPPDE dan KPPT. Sebagai tindak lanjutnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan membina Kota Cimahi untuk mewujudkan Cimahi Techno Park di sejumlah sektor seperti pangan lokal, kerajinan, tekstil batik dan industri animasi kreatif.

Pada dasarnya, tujuan pembangunan techno park adalah untuk mengembangkan daerah. Di mana di dalamnya ada satu area kegiatan ekonomi yang bisa memberi manfaat dan nilai lebih bagi daerah. Untuk itu, Techno Park Cimahi membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, akademisi, dunia usaha dan mahasiswa. Fungsi BPPT adalah menyediakan pendampingan, teknologi, pelatihan yang sangat dibutuhkan di suatu daerah. Selanjutnya, tergantung kepada daerah tersebut untuk memanfaatkan proses pendampingan tersebut demi sebaik-baiknya kemakmuran masyarakatnya.

Adapun design kawasan yang tengah dirancang untuk Technopark Cimahi ini sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kaidah-kaidah lingkungan hidup. Itulah mengapa dari seluruh  total kawasan technopark seluas kurang lebih satu hektar ini, hanya sekitar 30% nya yang akan dibuat bangunan fisik, sedangkan sisanya akan diperuntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Diharapkan, keberadaan Technopark ini akan menopang berbagai langkah yang telah dan sedang ditempuh oleh Pemkot Cimahi untuk mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia di Kota Cimahi, salah satunya adalah keberadaan dari Akademi Komunitas Negeri (AKN) yang kampusnya terletak di gedung Baros Information Technology and Creative (BITC). Untuk itulah, keberadaan technopark ini harus dapat menjadi daya ungkit untuk menggairahkan kembali peran gedung BITC sebagai inkubator, tempat berlatih anak-anak muda membuat animasi, tempat para calon techno-enterpreneur  menempa diri, dan tempat UMKM melebarkan sayap melalui dunia maya. Beberapa kementerian / lembaga pusat pun sudah berpesan agar fungsi BITC ini tetap bertahan, tidak berubah menjadi trade centre atau mall. Ke depan BITC justru dituntut untuk membawa Indonesia ke pergaulan global di industri kreatif dunia, khususnya film dan animasi.

Berkenaan dengan aspek lingkungan hidup, selama tahun 2015 ini, Cimahi sedang terus menata sanitasi lingkungan, meskipun memang masih banyak kekurangan. Setidaknya, Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota Cimahi yang semuanya telah rampung pada tahun 2012 lalu kini sudah banyak dijadikan rujukan oleh daerah-daerah lain. Salah satu program unggulan yang sedang dijalankan adalah Kelurahan ODF (Open Defecation Free / Bebas Buang Air Besar Sembarangan). Untuk program kelurahan ODF ini, kelurahan Cibeber (Kecamatan Cimahi Selatan) dan Kelurahan Cipageran (Kecamatan Cimahi Utara) telah ditunjuk sebagai pilot project penerapannya.

Khusus untuk sumber air baku, hingga saat ini Kota Cimahi memang masih mengalami kesulitan sehingga ke depannya harus dipikirkan untuk mencari sumber air baku baru dan juga sumber energi alternative.

Untuk bidang kesehatan, Pemkot Cimahi telah berupaya untuk terus meningkatkan kualifikasi RSUD Cibabat karena selain strategis dari sisi geografis, kedudukan RSUD Cibabat juga strategis bagi pembangunan kesehatan. Untuk fasilitas Puskesmas pun terus ditingkatkan baik dari segi peralatan kesehatan (alkes) maupun tenaga kesehatannya, karena Puskesmas memegang peranan sentral sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, masih banyak lagi cita-cita ideal yang ingin diraih dan harus ada yang meneruskan cita-cita ini. Pemerintah Kota juga tengah berusaha untuk melakukan penataan di berbagai sudut dan penjuru kota, dimana hal ini perlu dilakukan agar lebih indah, lebih bersih dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satu konsep penataan yang tengah dilakukan saat ini adalah tentang penataan kawasan Fly Over Cimindi yang tidak hanya mencakup wilayah Kota Cimahi namun juga termasuk ke dalam wilayah Kota Bandung. Penataan kawasan ini dinilai penting karena posisinya yang dinilai strategis sebagai gerbang masuk menuju Kota Cimahi.

Disamping itu, untuk mengatasi kemacetan pada ruas utama Kota Cimahi di jalan Dustira, Sriwijaya, Gandawijaya dan Amir Machmud, serta dalam rangka mempermudah akses transportasi dari wilayah selatan ke wilayah utara Kota Cimahi, Pemkot Cimahi berencana akan membangun jembatan layang (fly over) di kawasan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Keberadaan jembatan layang (fly over) ini diharapkan nantinya akan mampu mengurai tingkat kemacetan yang selama ini sering terjadi di beberapa titik tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, perjalanan Kota Cimahi selama empat belas tahun terakhir ini cukup diwarnai oleh berbagai turbulensi dan penuh dengan dinamika. Akan tetapi, alhamdulillah semuanya ini dapat dilalui dengan baik. Dalam hal ini, berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemkot Cimahi ternyata melahirkan berbagai tanggapan dan masukan baik yang bersifat positif maupun kritikan yang perlu disikapi dengan seksama.

Tanggapan yang bersifat positif dari pemerintah pusat dan elemen masyarakat tidak sedikit diterima oleh Pemerintah Kota Cimahi, hal ini ditunjukan dengan berbagai penghargaan yang diterima selama tahun 2015 antara lain yang paling fenomenal adalah :

1.      Penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, atas prestasi Kota Cimahi yang masuk ke dalam peringkat 10 terbaik tingkat nasional dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2014 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013;

2.      Anugerah Pangripta Nusantara Provinsi Jawa Barat Tahun 2015. Anugerah Pangripta Nusantara ini adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah;

3.      Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2014, sekaligus mengulangi prestasi serupa pada tahun sebelumnya;

Akan tetapi, dengan berbagai capaian prestasi tersebut, tentu masih banyak hal yang harus dibenahi dalam proses pembangunan Kota Cimahi. Oleh karena itu, Pemkot Cimahi tetap terbuka untuk menerima saran dan kritikan dari seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders pembangunan daerah. Berbagai komentar masyarakat itulah yang tentunya harus menjadi  perhatian dan perlu penanganan serius dari Pemerintah Kota Cimahi ke depannya.

Selanjutnya, agar diakhir tahun tidak banyak menyisakan hutang pekejaan yang dapat membebani kelangsungan program pembangunan di tahun berikutnya, maka pada pertengahan tahun 2015 ini Pemerintah Kota Cimahi terus bergegas untuk menyelesaikan berbagai program dan kegiatan yang belum terealisasikan.

Berbagai tanggapan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Cimahi yang perlu ditingkatkan, baik menyangkut bidang infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan serta ekonomi dan daya beli masyarakat tentunya akan menjadi prioritas utama di sisa tahun anggaran 2015 ini, agar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi serta harapan masyarakat Cimahi dapat terwujud. (Ahmad Sadli)