Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan realisasi dari pasar bebas di Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN.

Konsekuensi yang harus dihadapi dari kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus tenaga kerja terampil, dan arus bebas modal. 

MEA membuka peluang memperluas pemasaran produk dan jasa dari Indonesia ke negara-negara ASEAN. Biaya ekspor dan impor lebih murah. Tenaga Kerja Indonesia bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN. Investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Begitu pula sebaliknya, Indonesia dapat menarik investasi dari para pemodal ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat.

Selain peluang, ada pula hambatan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Hambatan tersebut, diantaranya: 

1. Tingkat pendidikan tenaga kerja masih rendah. Hingga Februari 2014, jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia.

2. Ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut Global Competitiveness Index (GCI) 2014, kualitas infrastruktur Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand.

3. Industri Indonesia masih ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi.

4. Keterbatasan pasokan energi.

5. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor. Saat ini produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. 

Apabila hambatan-hambatan tersebut tidak diatasi, dikhawatirkan MEA justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia. 

Menghadapi persaingan MEA, tidak hanya menuntut kesiapan pelaku usaha. Pemerintah juga harus memberi dukungan dalam bentuk kebijakan yang pro terhadap UKM. Dalam bidang pendidikan, pemerintah dapat melakukan pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan MEA. Oleh karena itu meningkatkan standar mutu sekolah menjadi keharusan agar lulusannya siap menghadapi persaingan global. 

Beberapa wilayah di Indonesia, melalui pemerintah daerahnya telah mencerminkan kesiapan dalam menghadapi MEA.

1. Sulawesi Selatan dalam bidang standardisasi, yaitu: pengembangan dan peningkatan kapasitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) meliputi Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro); Pemberian insentif sertifikasi produk pada industri, utamanya UKM dalam rangka meningkatkan daya saing; Penerapan peraturan daerah perlindungan konsumen; serta bekerjasama dengan Masyarakat Standarisasi Nasional (MASTAN) Sulawesi Selatan dalam pengembangan dan pemasyarakatan standar.

2. Jawa Timur menerapkan program-program berikut: penguatan daya saing pada industri mikro, kecil, sedang, dan besar; peningkatan ekspor, pengembangan laboratorium standardisasi untuk IKM, pembinaan standardisasi dan desain produk industri, memfasilitasi sertifikasi ISO, SNI, dan Batik Mark, serta peningkatan standardisasi produk.

3. Strategi pembangunan sektor perdagangan dan industri di kabupaten Gunung Kidul diantaranya: memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan industri kompetitif; meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal yang bernilai ekonomis tinggi; memfasilitasi kelancaran distribusi barang dan jasa; memfasilitasi pendataan pelaku usaha; memfasilitasi pembinaan dan pendataan PKL dan asongan; mendorong UKM yang memiliki nilai ekspor dan bernilai tambah tinggi secara lebih progresif; serta membangun infrastruktur pendukung pariwisata yang handal.

Kesiapan menghadapi MEA membutuhkan kerjasama antara pelaku dan pembuat regulasi. Mempersiapkan SDM, produk berstandar mutu, dan infrastrukur yang memadai adalah kunci sukses memenangkan persaingan menangkap peluang MEA. Maju terus UKM Indonesia! (AH)