
CIMAHI - Menko Kesra Agung Laksono meminta pemerintah daerah untuk memastikan agar harga raskin kompensasi BBM tidak berubah dari ketentuan Rp1.6000 per kilogram. Oleh karenanya, pihaknya akan mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuat surat edaran kepada seluruh pemda agar menjaga harga.
Menurutnya, partisipasi bisa berupa alokasi dana talangan pembelian raskin kepada Bulog dan meningkatkan pengawasannya. Oleh karenanya, dirinya salut kepada sejumlah pemda yang sudah melakukan langkah-langkah seperti itu.
“Karena tidak sedikit pemda yang tidak mau tahu dengan raskin sehingga membebani masyarakat. Memang tidak ada sanksi bagi pemda yang lalai,” katanya, kepada wartawan di Cimahi, Rabu (24/4).
Selain pemberian rakyat miskin (raskin), penerima bantuan siswa miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pun tetap menjadi perhatian.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jabar, Usep Karyana memastikan persediaan beras di Jabar masih aman bahkan pihkanya bisa melakukan penyerapan beras dari tingkat petani mencapai 6.000 ton per hari.
“Untuk pengadaan beras pada 2012 ini mencapai 540.511 ton meningkat tajam dari 2011 yang hanya 177.175 ton dan 2010 sempat menyentuh 374.589 ton,” ucapnya.
Selama ini, Bulog banyak menerima beras dari petani di wilayah Pantura seperti Cirebon dan sekitarnya. Tapi, secara bertahap pihaknya mulai melirik besarnya potensi yang dimiliki oleh wilayah Selatan Jabar baik Cianjur maupun Sukabumi.
“Bahkan kami akan membangun gudang baru untuk menampung beras dari Cianjur di wilayah Jampang,” paparnya.
Disamping itu, pihaknya pun akan mendorong semakin banyak terbentuknya warung raskin seperti yang telah dilakukan oleh sejumlah warga di Majalengka. Dia menjelaskan, warung raskin dikoleloa leh lembaga ekonomi desa.
“Pelayanannya by name dan by adress dengan menggunakan sistim ID Card. Di setiap desa keperluan warga dilayani warung raskin,” paparnya.(HA)