Atty Tak Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

CIMAHI - Tak mau ketinggalan dengan kepala daerah lainnya yang ikut mengomentari polemik RUU Pilkada, Wali Kota Cimahi Atty Suharti pun angkat bicara. Atty mengaku tidak setuju dengan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD bukan langsung oleh rakyat.

"Masalah ini menjadi pembicaraan seluruh walikota dan bupati di Jakarta. Kalau saya kurang setuju. Karena kepala daerah itu harua sudah dinilai masyarakat," kata Atty,  Kamis (11/9/2014).

Seperti diketahui, Atty bersama wakilnya, Sudiarto terpilih memimpin Kota Cimahi periode 2012-2017 setelah pasangan yang diusung PPP dan Partai Golkar tersebut memenangkan Pilkada Kota Cimahi, 9 September 2012 silam.

Menurut dia, apabila kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat karena rakyat, lanjutnya, mendapatkan hak demokrasinya dengan memilih langsung pemimpinnya.

Meski begitu, sebagai bagian penting dari pemerintahan, pihaknya akan tetap patuh pada peraturan yang ditetapkan pada akhirnya. Termasuk keputusan Pilkada, apakah dipilih rakyat atau oleh legislatif.

Sebelumnya, Ketua sementara DPRD Kota Cimahi Ahmad Gunawan dengan tegas mengharapkan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. Dampak pemilihan langsung, katanya, telah melahirkan pemimpin daerah yang fenomenal dan berkualitas.

Dia menyebutkan nama-nama kepala daerah yang dimaksudnya, seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur DKI Jokowi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo,  Walikota Bogor Arya Bima dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

"Mereka bagus-bagus karena telah berkomitmen bekerja sesuai harapan rakyat," pungkasnya. (HA)