CIMAHI - Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik (KAPDE) Kota Cimahi menggelar sosialisasi arsiap sejarah tokoh yang dijadikan nama jalan di Kota Cimahi di Aula Gedung A, Komplek Pemkot Cimahi, Selasa (31/5).

Kegiatan yang diikuti 150 orang peserta guru mata pelajaran sejarah tingkat SMP dan SMA itu dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sri Nurul Handayani dengan menghadirkan dua narasumber Mira Puspitarini (Arsip Nasional RI) dan Prof Nina Lubis (Sejarawan Unpad).

Kepala KAPDE Kota Cimahi Adet Chandra mengatakan, kegiatan penyusunan dokumen dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat untuk saat ini dan ke depannya disamping masalah arsip juga merupakan amanat undang-undang.

"Ini sejalan dengan UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Adet dalam sambutannya.

Asisten Administrasi Umum Kota Cimahi Sri Nurul Handayani mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menerima masukan dari para stakeholder terkait penelusuran arsip yang telah dilakukannya agar semakin sempurna.

"Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi penelusuran arsip yang bernilai sejarah termasuk 10 tokoh yang namanya diabadikan sebagai nama jalan-jalan di Kota Cimahi," ucapnya.

Adapun 10 tokoh yang namanya telah dijadikan sebagai jalan di Cimahi itu antara lain Jenderal Amir Machmud, Daeng Muhammad Ardiwinata, MK Wiganda Sasmita, Dra Djulaeha Karmita, Raden Embang Artawidjaya, KH Usman Domiri, HMS Mintaredja, Rd Demang Hardjakusumah, Encep Kartawiria dan OR Mahar Martanegara.

Menurutnya, setiap daerah dituntut untuk mandiri untuk segala urusannya termasuk dalam hal pengarsipan administrasi, seni, sosial dan sejarah daerahnya. Kearsiapan menjadi jantung sebuah administrasi bahkan arsip telah mejadi kumpulan fakta yang disimpan secara sistematis.

Dirinya pun mengajak masyarakat untuk memahami betapa pentingnya pengarsipan. Tapi, kondisi hari ini masyarakat belum menyadari pentingnya arsip hingga ke penyelamatan arsip.

"Cimahi memiliki sejarah panjang hingga abad XIX. Mulai Cimahi sebagai wilayah tingkat kecamatan, kawedanaan hingga otonomi pada 2001 yang diresmikan oleh presiden Abdurahman Wahid," ucapnya.

Upaya penyusunan sejarah Cimahi bagaikan merangkan puzzle yang berserakan. Dengan demikian, penelurusannya menuntut kesabaran dan ketelitian semua pihak terutama SKPD terkait dalam hal ini Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik (KAPDE).

"Saya memberikan apresiasi atas arsip 10 tokoh di Cimahi atsa prakarsa KAPDE. Kepada SKPD terkait saya minta agar lebih menjalin komunikasi dengan instansi lain termasuk kalangan TNI supaya penelusuran dengan mudah," ucapnya.