CIMAHI  - Karena dianggap sukses dalam menyajikan pelaporan keuangan berstandar akuntansi berbasis akrual, Pemkot Cimahi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Jabar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015.

Penghargaan tersebut dserahkan langsung oleh Kepala BPK Jabar Arman Syifa kepada Walikota Cimahi Atty Suharti di kantor BPK Jabar di Moch Toha, Kota Bandung, Senin (6/6) siang.

Bagi Atty, opini WTP ketiga kalinya ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak eksekutif dan legistatif serta adanya bimbingan dari BPK Jabar sehingga bisa menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
 
"WTP ini menjadi bukti bahwa kami berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah kota Cimahi," katanya.

Lebih dari itu, perwujudan akuntabilitas ini merupakan salah satu caranya dalam menjaga amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Cimahi.

Dirinya berjanji terus menjaga perbaikan dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran warga masyarakat Cimahi.

"Dengan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual kami ingin mewujudkan transparansi," ujarnya. 

Selain Cimahi, ada 10 kota/kabupaten di Jawa Barat ini yang menerima WTP antaranya empat  daerah memperoleh opini untuk kali pertama, yakni Kabupaten Purwakarta, Bogor, Karawang, dan Garut.

Selain itu, tujuh daerah lainnya berhasil mempertahankan opini WTP seperti Kabupaten Ciamis, Cianjur, Majalengka, Sumedang, Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kota Cimahi. (ha)