CIMAHI - Untuk menurunkan angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang pada 2016 terjadi 20 kasus, Pemkot Cimahi akan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) Erik Yudha mengatakan, pembentukan pusat pelayanan tersebut dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan berjalan optimal.

"Kami juga memiliki kamar aman jika suatu hari terdapat korban kekerasan," katanya, kepada pewarta, Jumat (24/3/2017).

Sama halnya dengan program lainnya, untuk menyokong hal itu dibutuhkan anggaran. Sejauh ini, Pemkot Cimahi telah mengalokasikan anggaran Rp123 juta dari APBD. Angka tersebut sekaligus dengan anggaran sosialisasi dan kegiatan lainnya.

Diakuinya, pada tahun sebelumnya, peran P2TP2A Kota Cimahi belum terlalu masif seperti kota lainnya. Untuk itu, pada tahun ini pihaknya berjanji akan lebih mengoptimalkannya. Masyarakat yang menjadi korban kekerasan terutama anak dan perempuan untuk tidak ragu melapor.

"Tahun ini juga kami akan melakukan pergantian anggota. Mana saja anggota yang akan fokus pada lembaga tersebut," ucapnya.

Disamping itu, pihaknya pun tengah mempersiapkan Peraturan Daerah (Perda) khusus Perlindungan Perempuan dan Anak. Progres dari perda itu tinggal menunggu pengesahan dari legislatif saja. Pasalnya, perda itu merupakan penyempurnaan dari Perda Anak yang telah lebih dulu ada.

"Adanya perda sebagai komitmen dari Pemkot Cimahi untuk mencegah sekaligus permasalah tersebut," pungkasnya. (HDA)