Loading...

Penanganan Banjir Merupakan Program Lanjutan

Administrator 03 Juli 2017 97 kali dilihat
Bagikan:
Penanganan Banjir Merupakan Program Lanjutan
CIMAHI - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi menyatakan sejumlah program prioritas yang akan dieksekusi oleh pasangan Walikota terpilih dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018-2022 memiliki kesamaan dengan program walikota sebelumnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Cimahi, Tata Wikanta mengungkapkan, diantara sejumlah program kerja yang memiliki sifat kesamaan itu adalah penanganan persoalan banjir. Dengan demikian, pada praktiknya program yang akan dilakukan melanjutkan program rezim sebelumnya.

Menurut Tata, realisasi program prioritas kepala daerah terpilih pastinya akan disesuaikan terlebih dahulu dengan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Apabila separuh program yang dicanangkan bisa dijalankan pada tahun anggaran pertama sudah bagus.

"Akhir bulan ini kami akan membahas RKPD tahun 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi," katanya, kepada pewarta, Minggu (2/7). 

Meski begitu, dirinya memastikan semua program kerja unggulan Walikota Cimahi terpilih masuk ke dalam RKPD 2018. Setidaknya ada 16 program prioritas yang akan digarap oleh kedua duet pasangan pemimpin baru ini.

Seperti diketahui, mulai Oktober 2017 nanti, Pemerintah Kota Cimahi akan memiliki nakhoda baru, yakni Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna, dan Wakilnya Ngatiyana. Mereka merupakan pemenang Pilkada Kota Cimahi 2017.

Dalam janji kampanye, kedua pasangan ini akan menyediakan 1.000 lapangan kerja, penanganan banjir dan pengurai kemacetan, gratis raskin, santunan kematian masyarakat ber-KTP.

Kemudian gratis izin usaha khusus UMKM, tambahan insentif RT/RW, alokasi anggaran Rp100 juta per RW per tahun, Puskesmas rawat inap dan ambulan tiap kelurahan, tambahan penghasilan guru, tambahan insentif guru ngaji, tambahan fasilitas dan insentif guru Paud, bebas SPP, keringanan DSP SMU/SMK, kesejahtraan buruh, kestabilan keberlangsungan industri serta kemudahan birokrasi.

"Sekarang sedang disusun. Kita sesuaikan dengan program kerja yang beliau (kepala daerah baru) usung," pungkasnya. (hda)